Kerajaan konstitusional

Monarki konstitusional atau kerajaan konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep trias politica, atau politik tiga serangkai. Ini berarti raja adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Jika seorang raja mempunyai kekuasaan pemerintahan yang penuh, ia disebut monarki mutlak atau monarki absolut.

Saat ini, monarki konstitusional lazimnya digabung dengan demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat tetapi raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Pada hakikatnya sang perdana menteri, pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang memerintah negara dan bukan Raja. Namun, terdapat juga raja yang bergabung dengan kerajaan yang tidak demokratis. Misalnya, sewaktu Perang Dunia II, Kaisar Jepang bergabung dengan kerajaan tentara yang dipimpin seorang diktator.

Beberapa sistem monarki konstitusional mengikuti keturunan; manakala yang lain melalui sistem demokratis seperti di Malaysia di mana Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majelis Raja-Raja setiap lima tahun.

Ciri-ciri monarki konstitusional

Pendalaman teori	Monarki konstitusional	Monarki parlementer Monarki semikonstitusional	Monarki mutlak
Pendalaman teori	Kepala negara	Raja/Ratu
Kepala pemerintahan	Perdana Menteri		Raja/Ratu
Kekuasaan kepala negara	terbatas	tidak terbatas
Masa jabatan kepala negara	seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan	ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode)	ditentukan pada keputusan Raja/Ratu	seumur hidup
Kekuasaan negara	Hanya pemisahan	Pemisahan atau pembagian
Hak prerogratif untuk eksekutif	Perdana Menteri	Raja/Ratu
Hak kekuasaan wilayah negara	Perdana Menteri	Raja/Ratu
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut (termasuk UU pewaris tahta)	Perdana Menteri	Raja/Ratu (hanya peraturan)
Tampilan kepala negara dalam kabinet	tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri)	ya
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif	ya		tidak pernah ada
Eksekutif dijatuhkan legislatif	ya		tidak pernah ada
Pembubaran legislatif oleh eksekutif	ya		tidak pernah ada
Keputusan kepala negara	dapat diubah melalui legislatif	tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak)
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih	tidak	ya
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif	tidak	ya
Rangkap jabatan kepala negara	tidak	ya
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif (termasuk UU pewaris tahta)	Perdana Menteri	Raja/Ratu (hanya peraturan)
Pemilihan kepala negara	diwariskan turun temurun menurut UU	keputusan Raja/Ratu
Pemilihan kepala pemerintahan	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	ditunjuk Raja/Ratu	Merangkap sebagai Raja/Ratu
Hukuman kepada kepala negara	?
Hukuman kepada kepala pemerintahan	Mosi tak percaya	dicabut Raja/Ratu	?
Lingkungan Istana Negara	pribadi
Posisi elite/orang kaya	dianggap bangsawan/feodal

Daftar negara-negara dengan sistem monarki konstitusional

Negara	Tanggal konstitusi terakhir	Tipe Monarki	Seleksi Monarki
Antigua dan Barbuda	1981	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Andorra	1993	Co-Prinsipalitas	Pemilihan uskup La Seu d'Urgell dan pemilihan Presiden Prancis
Australia	1901	Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer	Suksesi yang diwariskan
Bahama	1973	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Bahrain	2002	Kerajaan
Belgia	1831	Kerajaan; Monarki populer^[1]
Belize	1981	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Bhutan	2007	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Kamboja	1993	Kerajaan	Dipilih oleh dewan takhta
Canada	1867 (terakhir diumumkan 1982)	Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer Federasi	Suksesi yang diwariskan
Denmark	1953	Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer	Suksesi yang diwariskan
Grenada	1974	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Jamaika	1962	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Jepang	1946	Kaisar	Suksesi yang diwariskan
Yordania	1952	Kerajaan
Kuwait	1962	Emirat	Suksesi yang diwariskan, dengan persetujuan diarahkan Dewan Al-Sabah dan mayoritas Majelis Nasional
Lesotho	1993	Kerajaan	Suksesi turun-temurun diarahkan persetujuan dari Komisi kepala^{[butuh rujukan]}
Liechtenstein	1862	Prinsipalitas
Luxembourg	1868	Grand duchy
Malaysia	1957	Pilihan monarki; Monarki Federal	Dipilih dari sembilan Sultan secara keturunan dari negara-negara Melayu
Monako	1911	Prinsipalitas
Moroko	2011	Monarki Konstitusional Parlementer Bersatu	Suksesi yang diwariskan
Belanda	1815	Kerajaan
Norwegia	1814	Kerajaan
Selandia Baru	1907	Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer	Suksesi yang diwariskan
Papua Nugini	1975	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Saint Kitts dan Nevis	1983	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Saint Lucia	1979	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Saint Vincent dan Grenadines	1979	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Kepulauan Solomon	1978	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Spanyol	1978	Kerajaan
Swaziland	1968	Kerajaan; Monarki konstitusional dan campuran mutlak	Suksesi yang diwariskan
Swedia	1974	Kerajaan	dipindahkan dari monarki semi-konstitusional ke monarki konstitusional
Thailand	2016	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Tonga	1970	Kerajaan
Tuvalu	1978	Kerajaan	Suksesi yang diwariskan
Uni Emirat Arab	1971	Pilihan Monarki; Monarki mutlak dari Federasi Konstitusional	Presiden dipilih oleh tujuh raja multak merupakan Supremasi Konsul Federal
Britania Raya	1688	Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer	Suksesi yang diwariskan

Prancis pernah menggunakan sistem monarki konstitusional untuk masa yang singkat antara 1789-1792 dan antara 1815-1848.

Referensi

^ Belgium is the only existing popular monarchy — a system in which the monarch's title is linked to the people rather than a state. The title of Belgian kings is not King of Belgium, but instead King of the Belgians. Another unique feature of the Belgian system is that the new monarch does not automatically assume the throne at the death or abdication of his predecessor; he only becomes monarch upon taking a constitutional oath.

Lihat pula

[1] Belgium is the only existing popular monarchy — a system in which the monarch's title is linked to the people rather than a state. The title of Belgian kings is not King of Belgium, but instead King of the Belgians. Another unique feature of the Belgian system is that the new monarch does not automatically assume the throne at the death or abdication of his predecessor; he only becomes monarch upon taking a constitutional oath.

[1]