Trimedya Panjaitan

Ini adalah nama Batak Toba, marganya adalah Panjaitan.

Trimedya Panjaitan S.H., M.H.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 28 Mei 2002 – 1 Oktober 2024 Pengganti Antar Waktu hingga 30 September 2004
Pendahulu Gusti Basan Burnia Pengganti Petahana
Daerah pemilihan	Sumatera Utara II
Informasi pribadi
Lahir	6 Juni 1966 Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	PDI-P
Suami/istri	Jovita Eva Sasantie Siwi
Anak	3
Almamater	Universitas Pancasila Universitas Padjadjaran
Sunting kotak info • L • B

Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. (lahir 6 Juni 1966) merupakan seorang politikus Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ia mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk daerah pemilihan Sumatera Utara II yang meliputi Tapanuli Raya (termasuk Tapanuli Utara, Tengah, dan Selatan), Pulau Nias dan Labuhan Batu Raya (Meliputi Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Labuhan Batu Selatan).

Pendidikan

• SD HKBP Medan (1973-1979)
• SLTP Negeri 5 Medan (1979-1982)
• SMA Negeri 30 Jakarta (1982-1985)
• S-1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila (1985-1991)
• S-2 Magister Hukum Universitas Padjadjaran (2006-2008)

Organisasi

• Aktivis Mahasiswa (1986-1991)
• Pendiri Badan Kerjasama Mahasiswa Jakarta (1986-1991)
• Pendiri Teater Neraca Universitas Pancasila (1985-1991)
• Pendiri Yayasan PIJAR (1987-sekarang)
• Anggota Dewan Pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (1996-1998)
• Pendiri dan Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (1997-sekarang)
• Anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia (1997-sekarang)
• Ketua Umum Forum Pembela Demokrasi Indonesia (2002-sekarang)
• Anggota Dewan Pendiri Komite Kerja Advokat Indonesia (2002-sekarang)
• Pengurus Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (2002-2006)
• Ketua Persatuan Advokat Indonesia (2005-sekarang)
• Wakil Ketua Umum Persatuan Tinju Amatir Indonesia (2007-2011)
• Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan (2010-2015)
• Pendiri dan Pembina Paduan Suara Solafide (2010-sekarang)
• Ketua Yayasan Kesehatan HKBP (2015-2020)
• Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (2017-sekarang)

Karier

• Anggota DPR-RI Pengganti Antar Waktu (2002-2004)
  • Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  • Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Anggota DPR-RI (2004-2009)
  • Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2005-2009)
  • Ketua Poksi III Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI (2005-2009)
• Anggota DPR-RI (2009-2014)
  • Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009-2014)
  • Ketua Poksi III Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI (2009-2014)
  • Ketua Badan Kehormatan DPR-RI (2013-2014)
• Anggota DPR-RI (2014-2019)
  • Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2015-2019)
• Anggota DPR-RI (2019-sekarang)
  • Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2019-sekarang)
  • Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (2019-sekarang)
• Pendiri dan Pimpinan Law Office Trimedya Panjaitan & Associates (1996-sekarang)
• Pembela Umum LBH Jakarta (1991-1993)
• Anggota YLBHI (1993-1996)

Dituntut Judilherry Justam

Pada bulan Maret 2012 lalu, ia dan tiga anggota Komisi III lainnya, yaitu Benny K. Harman (Partai Demokrat, NTT 1), Nudirman Munir (Golkar, Sumatera Barat 2), dan Ruhut Sitompul (Partai Demokrat, Sumatera Utara 3) diadukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Petisi 50 ke Badan Kehormatan DPR. Ketua Kelompok Kerja Petisi 50, Judilherry Justam, melaporkan keempat nama tersebut ke Badan Kehormatan DPR karena diduga keempat anggota DPR tersebut yang memang memiliki latar belakang pengacara itu masih aktif sebagai advokat. Padahal, berdasarkan Pasal 208 Ayat 2 UU 27/2009, anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR. Saat melapor ke BK DPR RI, Pokja Petisi 50 melampirkan sejumlah bukti berupa alamat beserta foto kantor pengacara milik keempat anggota DPR tersebut yang masih menggunakan nama mereka.

Menanggapi hal ini, Trimedya menyatakan bahwa sejak tahun 2003 dirinya adalah advokat nonaktif. Ia tidak lagi memiliki kantor serta tidak ada nama dan tanda tangan dirinya sebagai advokat dalam kop apapun.

Membela I Wayan Koster

Selaku Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya meyakini bahwa rekan separtainya yang tengah terlilit kasus suap Wisma Atlet setelah namanya disebut-sebut oleh Nazaruddin, I Wayan Koster, tidak terlibat kasus tersebut karena tidak adanya bukti apapun yang bisa menjadikan Wayan sebagai tersangka. Ia juga menyatakan bahwa PDIP sudah menjanjikan pemberian bantuan hukum kepada Wayan Koster kalau kadernya itu sangat membutuhkan.

Pranala luar

• Profil di Merdeka.com