iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_di_Indonesia
Kabupaten dan kota di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Lompat ke isi

Kabupaten dan kota di Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Kabupaten di Indonesia)
Kabupaten dan kota di Indonesia
KategoriPembagian administratif tingkat kedua dalam negara kesatuan
LetakIndonesia
Jumlah wilayah416 kabupaten dan 98 kota
(termasuk 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi)
Penduduk
Luas
Pemerintahan
Pembagian administratifKecamatan[a]

Pada tingkat kedua, Indonesia terbagi atas beberapa kabupaten dan kota. Setiap kabupaten dikepalai oleh seorang bupati, sedangkan setiap kota dikepalai oleh seorang wali kota.[1] Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota, termasuk satu kabupaten yang berstatus sebagai "kabupaten administrasi" dan lima kota yang bersatus sebagai "kota administrasi".

Dasar hukum

[sunting | sunting sumber]

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:[2]

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­-undang.

Daerah kabupaten dan kota, menurut UUD 1945, merupakan daerah otonom yang pemerintahannya terdiri atas kepala daerah yang disebut "bupati" (untuk kabupaten) atau "wali kota" (untuk kota), serta lembaga legislatif daerah berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.[2] Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.[2]

Kemudian menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/kota, selain berstatus sebagai daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota masing-masing.[3] Bupati/wali kota, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing kabupaten/kota, bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui gubernur, yang berkapasitas sebagai "wakil Pemerintah Pusat".[3]

UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-­satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.[2]

Penjelasan

[sunting | sunting sumber]

Kabupaten

[sunting | sunting sumber]

Kata kabupaten merupakan serapan dari kata dalam bahasa Jawa, yakni ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ (kabupatèn), yang berasal dari kata ꦧꦸꦥꦠꦶ (bupati) yang diberi konfiks ka-an dan setara dengan kata "kebupatian" (ke- + bupati + -an) dalam morfologi bahasa Indonesia.[4] Kata bupati sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu भूपति (bhūpati), yang berarti "tuan tanah" atau "raja".

Kata kabupaten dan bupati digunakan terutama sebagai terjemahan kata regentschap atau ken (県) pada masa Hindia Belanda. Kata tersebut kemudian resmi digunakan sebagai istilah daerah administratif di Indonesia setelah merdeka.

Kata kota merupakan turunan dari kata yang sama dalam bahasa Melayu, yang mungkin merupakan serapan dari kata कोट्ट (koṭṭa) dalam bahasa Sanskerta atau dari kata கோட்டம் (kōṭṭam).[5]

Istilah ini secara umum digunakan untuk merujuk pada wilayah perkotaan, yaitu kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk yang besar. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah beberapa kali menggunakan istilah "kota" dan beberapa variannya, sepert kota otonom, kota raya, kota madya, kota praja, dan kota administratif, dalam pembagian administratif, terutama untuk menggantikan istilah stadgemeente atau si () pada zaman yang digunakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Memasuki era reformasi hingga sekarang, istilah "kota" ditetapkan sebagai daerah administratif tingkat kedua.[6]

Penggunaan istilah "kota" dalam pembagian administratif Indonesia saat ini belum tentu sama dengan kawasan yang secara umum dijuluki "kota" di Indonesia. Banyak ibu kota kabupaten dengan status daerah seperti kecamatan, desa, atau kelurahan, atau kumpulan beberapa daerah administratif di bawah kabupaten yang juga sering disebut sebagai "kota" meskipun daerah tersebut tidak termasuk dalam pembagian administrasi resmi. Kebiasaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaan "kota praja" dan "kota administratif" dalam sistem pembagian wilayah administratif masa lampau yang saat ini telah dihapuskan. Jakarta juga sering dianggap sebagai "kota" meskipun secara administratif merupakan provinsi, karena pada masa lampau Jakarta dianggap sebagai "kota raya".

Perbedaan kabupaten dan kota

[sunting | sunting sumber]

Berikut merupakan perbedaan antara kabupaten dan kota dalam lingkup daerah administratif Indonesia.[7][8]

  1. Perbedaan yang paling jelas ialah kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Struktur pemerintahan vertikal di bawah bupati pun relatif lebih sederhana dibandingkan dengan struktur pemerintahan di bawah wali kota.
  2. Kabupaten memiliki kepadatan penduduk yang relatif lebih renggang, populasi yang relatif lebih sepi, dan wilayah geografis yang relatif lebih luas. Sebaliknya, kota umumnya memiliki kepadatan penduduk yang relatif lebih rapat, populasi yang relatif lebih ramai, dan wilayah geografis yang relatif lebih sempit.
  3. Kabupaten umumnya dibentuk di kawasan pedesaan, sehingga umum dijumpai satuan-satuan pemerintahan desa. Sementara itu, kota umumnya dibentuk di kawasan perkotaan, sehingga umum dijumpai perwakilan administrasi kelurahan.
  4. Oleh karena kabupaten umumnya berada di kawasan pedesaan, ekonomi dan infrastruktur yang ada di kabupaten umumnya berhubungan dengan bidang pedesaan, persawahan, perkebunan, pertambangan, perindustrian kecil, dan sektor-sektor ekonomi primer lainnya. Sebaliknya, ekonomi dan infrastruktur yang ada di kota umumnya berhubungan dengan sektor sekunder seperti perdagangan, perindustrian besar, pendistribusian, teknologi, dan kebudayaan, serta sektor tersier seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan layanan-layanan jasa lainnya.
  5. Karena wilayahnya yang relatif luas, kabupaten memiliki pusat pemerintahan dan administrasi yang disebut "ibu kota kabupaten". Konsep pusat pemerintahan tersebut umumnya tidak ada pada daerah kota.

Tolok ukur di atas tidak selalu tepat, karena pada kenyataan di lapangan, banyak pengecualian yang umum dijumpai. Misalnya adalah adanya satuan-satuan desa yang berada di kota, seperti Kota Ambon, Kota Gunungsitoli, Kota Sawahlunto, dan lain-lain.

Kabupaten dan kota administrasi

[sunting | sunting sumber]

Kabupaten administrasi dan kota administrasi merupakan istilah untuk daerah kabupaten dan kota khusus yang berada di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tidak seperti kabupaten dan kota pada umumnya, kabupaten dan kota administrasi bukanlah merupakan kota otonom, sehingga bupati/wali kotanya tidak terpilih melalui pemilihan umum, melainkan diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) oleh Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga tidak ada dalam struktur pemerintahannya.

Hingga saat ini, kabupaten administrasi hanya terdapat satu buah, yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sementara kota administrasi terdapat lima buah, yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Lambang Nama Jenis Kode[9] Provinsi Ibu kota[9] UU[b] Tingkat III[9] Tingkat IV[9]
Kec. Kel. Desa
Aceh Barat Kabupaten 11.05 Aceh Meulaboh 11/2024 12 0 322
Aceh Barat Daya Kabupaten 11.12 Aceh Blangpidie 4/2002 9 0 152
Aceh Besar Kabupaten 11.06 Aceh Janthoe 6/2024 23 0 604
Aceh Jaya Kabupaten 11.14 Aceh Calang 4/2002 9 0 172
Aceh Selatan Kabupaten 11.01 Aceh Tapak Tuan 12/2024 18 0 260
Aceh Singkil Kabupaten 11.10 Aceh Singkil 14/1999 11 0 116
Aceh Tamiang Kabupaten 11.16 Aceh Karang Baru 4/2002 12 0 216
Aceh Tengah Kabupaten 11.04 Aceh Takengon 8/2024 14 0 295
Aceh Tenggara Kabupaten 11.02 Aceh Kutacane 4/1974 16 0 385
Aceh Timur Kabupaten 11.03 Aceh Idi Rayeuk 9/2024 24 0 513
Aceh Utara Kabupaten 11.08 Aceh Lhoksukon 10/2024 27 0 852
Agam Kabupaten 13.06 Sumatera Barat Lubuk Basung 46/2024 16 0 92
Alor Kabupaten 53.05 Nusa Tenggara Timur Kalabahi 69/1958 18 17 158
Ambon Kota 81.71 Maluku 60/1958 5 20 30
Asahan Kabupaten 12.09 Sumatera Utara Kisaran 20/2024 25 27 177
Asmat Kabupaten 93.04 Papua Selatan Agats 26/2002 25 0 224
Badung Kabupaten 51.03 Bali Mangupura 72/2024 6 16 46
Balangan Kabupaten 63.11 Kalimantan Selatan Paringin 8/2003 8 3 154
Balikpapan Kota 64.71 Kalimantan Timur 27/1959 6 34 0
Banda Aceh Kota 11.71 Aceh 5/2024 9 0 90
Bandar Lampung Kota 18.71 Lampung 28/1959 20 126 0
Bandung Kabupaten 32.04 Jawa Barat Soreang 103/2024 31 10 270
Bandung Kota 32.73 Jawa Barat 104/2024 30 151 0
Bandung Barat Kabupaten 32.17 Jawa Barat Ngamprah 12/2007 16 0 165
Banggai Kabupaten 72.01 Sulawesi Tengah Luwuk 126/2024 23 46 291
Banggai Kepulauan Kabupaten 72.07 Sulawesi Tengah Salakan 51/1999 12 3 141
Banggai Laut Kabupaten 72.11 Sulawesi Tengah Banggai 5/2013 7 3 63
Bangka Kabupaten 19.01 Kepulauan Bangka Belitung Sungai Liat 30/2024 8 19 62
Bangka Barat Kabupaten 19.05 Kepulauan Bangka Belitung Muntok 5/2003 6 6 60
Bangka Selatan Kabupaten 19.03 Kepulauan Bangka Belitung Toboali 5/2003 8 3 50
Bangka Tengah Kabupaten 19.04 Kepulauan Bangka Belitung Koba 5/2003 6 7 56
Bangkalan Kabupaten 35.26 Jawa Timur Bangkalan 12/1950 18 8 273
Bangli Kabupaten 51.06 Bali Bangli 73/2024 4 4 68
Banjar Kabupaten 63.03 Kalimantan Selatan Martapura 27/1959 20 13 277
Banjar Kota 32.79 Jawa Barat 27/2002 4 9 16
Banjarbaru Kota 63.72 Kalimantan Selatan 9/1999 5 20 0
Banjarmasin Kota 63.71 Kalimantan Selatan 27/1959 5 52 0
Banjarnegara Kabupaten 33.04 Jawa Tengah Banjarnegara 13/1950 20 12 266
Bantaeng Kabupaten 73.03 Sulawesi Selatan Bantaeng 141/2024 8 21 46
Bantul Kabupaten 34.02 Daerah Istimewa Yogyakarta Bantul 122/2024 17 0 75
Banyuasin Kabupaten 16.07 Sumatera Selatan Pangkalan Balai 6/2002 21 25 288
Banyumas Kabupaten 33.02 Jawa Tengah Purwokerto 13/1950 27 30 301
Banyuwangi Kabupaten 35.10 Jawa Timur Banyuwangi 12/1950 25 28 189
Barito Kuala Kabupaten 63.04 Kalimantan Selatan Marabahan 27/1959 17 6 195
Barito Selatan Kabupaten 62.04 Kalimantan Tengah Buntok 27/1959 6 7 86
Barito Timur Kabupaten 62.13 Kalimantan Tengah Tamiang Layang 5/2002 10 3 100
Barito Utara Kabupaten 62.05 Kalimantan Tengah Muara Teweh 27/1959 9 10 93
Barru Kabupaten 73.11 Sulawesi Selatan Barru 137/2024 7 15 40
Batam Kota 21.71 Kepulauan Riau 53/1999 12 64 0
Batang Kabupaten 33.25 Jawa Tengah Batang 9/1965 15 9 239
Batanghari Kabupaten 15.04 Jambi Muara Bulian 37/2024 8 14 110
Batu Kota 35.79 Jawa Timur 11/2001 3 5 19
Batu Bara Kabupaten 12.19 Sumatera Utara Lima Puluh 5/2007 12 10 141
Baubau Kota 74.72 Sulawesi Tenggara 13/2001 8 43 0
Bekasi Kabupaten 32.16 Jawa Barat Cikarang 101/2024 23 8 179
Bekasi Kota 32.75 Jawa Barat 9/1996 12 56 0
Belitung Kabupaten 19.02 Kepulauan Bangka Belitung Tanjungpandan 31/2024 5 7 42
Belitung Timur Kabupaten 19.06 Kepulauan Bangka Belitung Manggar 5/2003 7 0 39
Belu Kabupaten 53.04 Nusa Tenggara Timur Atambua 69/1958 12 12 69
Bener Meriah Kabupaten 11.17 Aceh Simpang Tiga Redelong 41/2003 10 0 232
Bengkalis Kabupaten 14.03 Riau Bengkalis 41/2024 11 19 136
Bengkayang Kabupaten 61.07 Kalimantan Barat Bengkayang 10/1999 17 2 122
Bengkulu Kota 17.71 Bengkulu 89/2024 9 67 0
Bengkulu Selatan Kabupaten 17.01 Bengkulu Manna 86/2024 11 16 142
Bengkulu Tengah Kabupaten 17.09 Bengkulu Karang Tinggi 24/2008 11 1 142
Bengkulu Utara Kabupaten 17.03 Bengkulu Arga Makmur 87/2024 19 5 215
Berau Kabupaten 64.03 Kalimantan Timur Tanjung Redep 27/1959 13 10 100
Biak Numfor Kabupaten 91.06 Papua Biak 12/1969 19 14 254
Bima Kabupaten 52.06 Nusa Tenggara Barat Woha 80/2024 18 0 191
Bima Kota 52.72 Nusa Tenggara Barat 13/2002 5 41 0
Binjai Kota 12.75 Sumatera Utara 13/2024 5 37 0
Bintan Kabupaten 21.01 Kepulauan Riau Bandar Seri Bentan 33/2024 10 15 36
Bireuen Kabupaten 11.11 Aceh Bireuen 48/1999 17 0 609
Bitung Kota 71.72 Sulawesi Utara 7/1990 8 69 0
Blitar Kabupaten 35.05 Jawa Timur Kanigoro 12/1950 22 28 220
Blitar Kota 35.72 Jawa Timur 17/1950 3 21 0
Blora Kabupaten 33.16 Jawa Tengah Blora 13/1950 16 24 271
Boalemo Kabupaten 75.02 Gorontalo Tilamuta 50/1999 7 0 82
Bogor Kabupaten 32.01 Jawa Barat Cibinong 102/2024 40 19 416
Bogor Kota 32.71 Jawa Barat 100/2024 6 68 0
Bojonegoro Kabupaten 35.22 Jawa Timur Bojonegoro 12/1950 28 11 419
Bolaang Mongondow Kabupaten 71.01 Sulawesi Utara Lolak 29/1959 15 2 200
Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten 71.11 Sulawesi Utara Bolaang Uki 30/2008 7 0 81
Bolaang Mongondow Timur Kabupaten 71.10 Sulawesi Utara Tutuyan 29/2008 7 0 81
Bolaang Mongondow Utara Kabupaten 71.08 Sulawesi Utara Boroko 10/2007 6 1 106
Bombana Kabupaten 74.06 Sulawesi Tenggara Rumbia 29/2003 22 22 121
Bondowoso Kabupaten 35.11 Jawa Timur Bondowoso 12/1950 23 10 209
Bone Kabupaten 73.08 Sulawesi Selatan Watampone 130/2024 27 44 328
Bone Bolango Kabupaten 75.03 Gorontalo Suwawa 6/2003 18 5 160
Bontang Kota 64.74 Kalimantan Timur 47/1999 3 15 0
Boven Digoel Kabupaten 93.02 Papua Selatan Tanah Merah 26/2002 20 0 112
Boyolali Kabupaten 33.09 Jawa Tengah Boyolali 13/1950 22 6 261
Brebes Kabupaten 33.29 Jawa Tengah Brebes 13/1950 17 5 292
Bukittinggi Kota 13.75 Sumatera Barat 53/2024 3 24 0
Buleleng Kabupaten 51.08 Bali Singaraja 74/2024 9 19 129
Bulukumba Kabupaten 73.02 Sulawesi Selatan Ujung Bulu 129/2024 10 27 109
Bulungan Kabupaten 65.01 Kalimantan Utara Tanjung Selor 27/1959 10 7 74
Bungo Kabupaten 15.08 Jambi Muara Bungo 12/1956 17 12 141
Buol Kabupaten 72.05 Sulawesi Tengah Buol 51/1999 11 7 108
Buru Kabupaten 81.04 Maluku Namlea 46/1999 10 0 82
Buru Selatan Kabupaten 81.09 Maluku Namrole 32/2008 6 0 81
Buton Kabupaten 74.04 Sulawesi Tenggara Pasarwajo 29/1959 7 12 83
Buton Selatan Kabupaten 74.15 Sulawesi Tenggara Batauga 16/2014 7 10 60
Buton Tengah Kabupaten 74.14 Sulawesi Tenggara Lakudo 15/2014 7 10 67
Buton Utara Kabupaten 74.10 Sulawesi Tenggara Buranga 14/2007 6 12 78
Ciamis Kabupaten 32.07 Jawa Barat Ciamis 109/2024 27 7 258
Cianjur Kabupaten 32.03 Jawa Barat Cianjur 97/2024 32 6 354
Cilacap Kabupaten 33.01 Jawa Tengah Cilacap 13/1950 24 15 269
Cilegon Kota 36.72 Banten 15/1999 8 43 0
Cimahi Kota 32.77 Jawa Barat 9/2001 3 15 0
Cirebon Kabupaten 32.09 Jawa Barat Sumber 107/2024 40 12 412
Cirebon Kota 32.74 Jawa Barat 108/2024 5 22 0
Dairi Kabupaten 12.11 Sumatera Utara Sidikalang 15/1964 15 8 161
Deiyai Kabupaten 94.08 Papua Tengah Tigi 55/2008 5 0 67
Deli Serdang Kabupaten 12.07 Sumatera Utara Lubuk Pakam 18/2024 22 14 380
Demak Kabupaten 33.21 Jawa Tengah Demak 13/1950 14 6 243
Denpasar Kota 51.71 Bali 1/1992 4 16 27
Depok Kota 32.76 Jawa Barat 15/1999 11 63 0
Dharmasraya Kabupaten 13.10 Sumatera Barat Pulau Punjung 38/2003 11 0 52
Dogiyai Kabupaten 94.06 Papua Tengah Kigamani 8/2008 10 0 79
Dompu Kabupaten 52.05 Nusa Tenggara Barat Dompu 81/2024 8 9 72
Donggala Kabupaten 72.03 Sulawesi Tengah Banawa 124/2024 16 9 158
Dumai Kota 14.72 Riau 16/1999 7 36 0
Empat Lawang Kabupaten 16.11 Sumatera Selatan Tebing Tinggi 1/2007 10 9 147
Ende Kabupaten 53.08 Nusa Tenggara Timur Ende 69/1958 21 23 255
Enrekang Kabupaten 73.16 Sulawesi Selatan Enrekang 145/2024 12 17 112
Fakfak Kabupaten 92.03 Papua Barat Fakfak 12/1969 17 7 142
Flores Timur Kabupaten 53.06 Nusa Tenggara Timur Larantuka 69/1958 19 21 229
Garut Kabupaten 32.05 Jawa Barat Tarogong Kidul 110/2024 42 21 421
Gayo Lues Kabupaten 11.13 Aceh Blangkejeren 4/2002 11 0 136
Gianyar Kabupaten 51.04 Bali Gianyar 75/2024 7 6 64
Gorontalo Kabupaten 75.01 Gorontalo Limboto 29/1959 19 14 191
Gorontalo Kota 75.71 Gorontalo 29/1959 9 50 0
Gorontalo Utara Kabupaten 75.05 Gorontalo Kwandang 11/2007 11 0 123
Gowa Kabupaten 73.06 Sulawesi Selatan Sungguminasa 133/2024 18 46 121
Gresik Kabupaten 35.25 Jawa Timur Gresik 12/1950 18 26 330
Grobogan Kabupaten 33.15 Jawa Tengah Purwodadi 13/1950 19 7 273
Gunung Mas Kabupaten 62.10 Kalimantan Tengah Kuala Kurun 5/2002 12 13 114
Gunungkidul Kabupaten 34.03 Daerah Istimewa Yogyakarta Wonosari 123/2024 18 0 144
Gunungsitoli Kota 12.78 Sumatera Utara 47/2008 6 3 98
Halmahera Barat Kabupaten 82.01 Maluku Utara Jailolo 60/1958 9 0 173
Halmahera Selatan Kabupaten 82.04 Maluku Utara Labuha 1/2003 30 0 249
Halmahera Tengah Kabupaten 82.02 Maluku Utara Weda 6/1990 10 0 61
Halmahera Timur Kabupaten 82.06 Maluku Utara Maba 1/2003 10 0 102
Halmahera Utara Kabupaten 82.03 Maluku Utara Tobelo 1/2003 17 0 196
Hulu Sungai Selatan Kabupaten 63.06 Kalimantan Selatan Kandangan 27/1959 11 4 144
Hulu Sungai Tengah Kabupaten 63.07 Kalimantan Selatan Barabai 27/1959 11 8 161
Hulu Sungai Utara Kabupaten 63.08 Kalimantan Selatan Amuntai 27/1959 10 5 214
Humbang Hasundutan Kabupaten 12.16 Sumatera Utara Dolok Sanggul 9/2003 10 1 153
Indragiri Hilir Kabupaten 14.04 Riau Tembilahan 6/1965 20 39 197
Indragiri Hulu Kabupaten 14.02 Riau Rengat 42/2024 14 16 178
Indramayu Kabupaten 32.12 Jawa Barat Indramayu 112/2024 31 8 309
Intan Jaya Kabupaten 94.07 Papua Tengah Sugapa 54/2008 8 0 97
Jakarta Barat Kota administrasi 31.73 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kembangan PP 25/1978 8 56 0
Jakarta Pusat Kota administrasi 31.71 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menteng PP 25/1978 8 44 0
Jakarta Selatan Kota administrasi 31.74 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kebayoran Baru PP 25/1978 10 65 0
Jakarta Timur Kota administrasi 31.75 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cakung PP 25/1978 10 65 0
Jakarta Utara Kota administrasi 31.72 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Koja PP 25/1978 6 31 0
Jambi Kota 15.71 Jambi 40/2024 11 68 0
Jayapura Kabupaten 91.03 Papua Sentani 12/1969 19 5 139
Jayapura Kota 91.71 Papua 6/1993 5 25 14
Jayawijaya Kabupaten 95.01 Papua Pegunungan Wamena 12/1969 40 4 328
Jember Kabupaten 35.09 Jawa Timur Jember 12/1950 31 22 226
Jembrana Kabupaten 51.01 Bali Negara 76/2024 5 10 41
Jeneponto Kabupaten 73.04 Sulawesi Selatan Bontosunggu 131/2024 11 31 82
Jepara Kabupaten 33.20 Jawa Tengah Jepara 13/1950 16 11 184
Jombang Kabupaten 35.17 Jawa Timur Jombang 12/1950 21 4 302
Kaimana Kabupaten 92.08 Papua Barat Kaimana 26/2002 7 2 84
Kampar Kabupaten 14.01 Riau Bangkinang 43/2024 21 8 242
Kapuas Kabupaten 62.03 Kalimantan Tengah Kuala Kapuas 27/1959 17 17 214
Kapuas Hulu Kabupaten 61.06 Kalimantan Barat Putussibau 27/1959 23 4 278
Karanganyar Kabupaten 33.13 Jawa Tengah Karanganyar 13/1950 17 15 162
Karangasem Kabupaten 51.07 Bali Amlapura 77/2024 8 3 75
Karawang Kabupaten 32.15 Jawa Barat Karawang 114/2024 30 12 297
Karimun Kabupaten 21.02 Kepulauan Riau Tanjung Balai Karimun 53/1999 14 29 42
Karo Kabupaten 12.06 Sumatera Utara Kabanjahe 15/2024 17 10 259
Katingan Kabupaten 62.06 Kalimantan Tengah Kasongan 5/2002 13 7 154
Kaur Kabupaten 17.04 Bengkulu Bintuhan 3/2003 15 3 192
Kayong Utara Kabupaten 61.11 Kalimantan Barat Sukadana 6/2007 6 0 43
Kebumen Kabupaten 33.05 Jawa Tengah Kebumen 13/1950 26 11 449
Kediri Kabupaten 35.06 Jawa Timur Ngasem 12/1950 26 1 343
Kediri Kota 35.71 Jawa Timur 16/1950 3 46 0
Keerom Kabupaten 91.11 Papua Waris 26/2002 11 0 91
Kendal Kabupaten 33.24 Jawa Tengah Kendal 13/1950 20 20 266
Kendari Kota 74.71 Sulawesi Tenggara 6/1995 11 65 0
Kepahiang Kabupaten 17.08 Bengkulu Kepahiang 39/2003 8 12 105
Kepulauan Anambas Kabupaten 21.05 Kepulauan Riau Terempa 33/2008 10 2 52
Kepulauan Aru Kabupaten 81.07 Maluku Dobo 40/2003 10 2 117
Kepulauan Mentawai Kabupaten 13.09 Sumatera Barat Tuapejat 49/1999 10 0 43
Kepulauan Meranti Kabupaten 14.10 Riau Selatpanjang 12/2009 9 5 96
Kepulauan Sangihe Kabupaten 71.03 Sulawesi Utara Tahuna 29/1959 15 22 145
Kepulauan Selayar Kabupaten 73.01 Sulawesi Selatan Benteng 140/2024 11 7 81
Kepulauan Seribu Kabupaten administrasi 31.01 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pulau Pramuka PP 55/2001 2 6 0
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten 71.09 Sulawesi Utara Ondong Siau 15/2007 10 10 83
Kepulauan Sula Kabupaten 82.05 Maluku Utara Sanana 1/2003 12 0 78
Kepulauan Talaud Kabupaten 71.04 Sulawesi Utara Melonguane 8/2002 19 11 142
Kepulauan Tanimbar Kabupaten 81.03 Maluku Saumlaki 46/1999 10 2 80
Kepulauan Yapen Kabupaten 91.05 Papua Serui 12/1969 17 5 160
Kerinci Kabupaten 15.01 Jambi Siulak 38/2024 18 2 285
Ketapang Kabupaten 61.04 Kalimantan Barat Ketapang 27/1959 20 9 253
Klaten Kabupaten 33.10 Jawa Tengah Klaten 13/1950 26 10 391
Klungkung Kabupaten 51.05 Bali Semarapura 78/2024 4 6 53
Kolaka Kabupaten 74.01 Sulawesi Tenggara Kolaka 29/1959 12 35 100
Kolaka Timur Kabupaten 74.11 Sulawesi Tenggara Tirawuta 8/2013 12 16 117
Kolaka Utara Kabupaten 74.08 Sulawesi Tenggara Lasusua 29/2003 15 6 127
Konawe Kabupaten 74.02 Sulawesi Tenggara Unaaha 29/1959 28 58 291
Konawe Kepulauan Kabupaten 74.12 Sulawesi Tenggara Langara 13/2013 7 7 89
Konawe Selatan Kabupaten 74.05 Sulawesi Tenggara Andoolo 4/2003 25 15 336
Konawe Utara Kabupaten 74.09 Sulawesi Tenggara Wanggudu 13/2007 13 11 159
Kotabaru Kabupaten 63.02 Kalimantan Selatan Kotabaru 27/1959 22 4 198
Kotamobagu Kota 71.74 Sulawesi Utara 4/2007 4 18 15
Kotawaringin Barat Kabupaten 62.01 Kalimantan Tengah Pangkalan Bun 27/1959 6 13 81
Kotawaringin Timur Kabupaten 62.02 Kalimantan Tengah Sampit 27/1959 17 17 168
Kuantan Singingi Kabupaten 14.09 Riau Teluk Kuantan 53/1999 15 11 218
Kubu Raya Kabupaten 61.12 Kalimantan Barat Sungai Raya 35/2007 9 0 123
Kudus Kabupaten 33.19 Jawa Tengah Kudus 13/1950 9 9 123
Kulon Progo Kabupaten 34.01 Daerah Istimewa Yogyakarta Wates 119/2024 12 1 87
Kuningan Kabupaten 32.08 Jawa Barat Kuningan 106/2024 32 15 361
Kupang Kabupaten 53.01 Nusa Tenggara Timur Oelamasi 69/1958 24 17 160
Kupang Kota 53.71 Nusa Tenggara Timur 5/1996 6 51 0
Kutai Barat Kabupaten 64.07 Kalimantan Timur Sendawar 47/1999 16 4 190
Kutai Kartanegara Kabupaten 64.02 Kalimantan Timur Tenggarong 27/1959 20 44 193
Kutai Timur Kabupaten 64.08 Kalimantan Timur Sangatta 47/1999 18 2 139
Labuhanbatu Kabupaten 12.10 Sumatera Utara Rantau Prapat 21/2024 9 23 75
Labuhanbatu Selatan Kabupaten 12.22 Sumatera Utara Kotapinang 22/2008 5 2 52
Labuhanbatu Utara Kabupaten 12.23 Sumatera Utara Aek Kanopan 23/2008 8 8 82
Lahat Kabupaten 16.04 Sumatera Selatan Lahat 90/2024 24 18 360
Lamandau Kabupaten 62.09 Kalimantan Tengah Nanga Bulik 5/2002 8 3 85
Lamongan Kabupaten 35.24 Jawa Timur Lamongan 12/1950 27 12 462
Lampung Barat Kabupaten 18.04 Lampung Liwa 6/1991 15 5 131
Lampung Selatan Kabupaten 18.01 Lampung Kalianda 34/2024 17 4 256
Lampung Tengah Kabupaten 18.02 Lampung Gunung Sugih 35/2024 28 10 301
Lampung Timur Kabupaten 18.07 Lampung Sukadana 12/1999 24 0 264
Lampung Utara Kabupaten 18.03 Lampung Kotabumi 36/2024 23 15 232
Landak Kabupaten 61.08 Kalimantan Barat Ngabang 55/1999 13 0 156
Langkat Kabupaten 12.05 Sumatera Utara Stabat 14/2024 23 37 240
Langsa Kota 11.74 Aceh 3/2001 5 0 66
Lanny Jaya Kabupaten 95.07 Papua Pegunungan Tiom 5/2008 39 1 354
Lebak Kabupaten 36.02 Banten Rangkasbitung 115/2024 28 5 340
Lebong Kabupaten 17.07 Bengkulu Tubei 39/2003 12 11 93
Lembata Kabupaten 53.13 Nusa Tenggara Timur Lewoleba 52/1999 9 7 144
Lhokseumawe Kota 11.73 Aceh 2/2001 4 0 68
Lima Puluh Kota Kabupaten 13.07 Sumatera Barat Sarilamak 45/2024 13 0 79
Lingga Kabupaten 21.04 Kepulauan Riau Daik 31/2003 13 9 75
Lombok Barat Kabupaten 52.01 Nusa Tenggara Barat Gerung 82/2024 10 3 119
Lombok Tengah Kabupaten 52.02 Nusa Tenggara Barat Praya 83/2024 12 12 142
Lombok Timur Kabupaten 52.03 Nusa Tenggara Barat Selong 84/2024 21 15 239
Lombok Utara Kabupaten 52.08 Nusa Tenggara Barat Tanjung 26/2008 5 0 43
Lumajang Kabupaten 35.08 Jawa Timur Lumajang 12/1950 21 7 198
Lubuklinggau Kota 16.73 Sumatera Selatan 7/2001 8 72 0
Luwu Kabupaten 73.17 Sulawesi Selatan Belopa 146/2024 22 20 207
Luwu Timur Kabupaten 73.24 Sulawesi Selatan Malili 7/2003 11 3 125
Luwu Utara Kabupaten 73.22 Sulawesi Selatan Masamba 13/1999 15 7 166
Madiun Kabupaten 35.19 Jawa Timur Caruban 12/1950 15 8 198
Madiun Kota 35.77 Jawa Timur 16/1950 3 27 0
Magelang Kabupaten 33.08 Jawa Tengah Mungkid 13/1950 21 5 367
Magelang Kota 33.71 Jawa Tengah 17/1950 3 17 0
Magetan Kabupaten 35.20 Jawa Timur Magetan 12/1950 18 28 207
Mahakam Ulu Kabupaten 64.11 Kalimantan Timur Long Bagun 2/2013 5 0 50
Majalengka Kabupaten 32.10 Jawa Barat Majalengka 113/2024 26 13 330
Majene Kabupaten 76.05 Sulawesi Barat Banggae 148/2024 8 20 62
Makassar Kota 73.71 Sulawesi Selatan 134/2024 15 153 0
Malaka Kabupaten 53.21 Nusa Tenggara Timur Betun 3/2013 12 0 127
Malang Kabupaten 35.07 Jawa Timur Kepanjen 12/1950 33 12 378
Malang Kota 35.73 Jawa Timur 16/1950 5 57 0
Malinau Kabupaten 65.02 Kalimantan Utara Malinau 47/1999 15 0 109
Maluku Barat Daya Kabupaten 81.08 Maluku Tiakur 31/2008 17 1 117
Maluku Tengah Kabupaten 81.01 Maluku Masohi 60/1958 18 6 186
Maluku Tenggara Kabupaten 81.02 Maluku Langgur 60/1958 11 1 190
Mamasa Kabupaten 76.03 Sulawesi Barat Mamasa 11/2002 17 13 168
Mamberamo Raya Kabupaten 91.20 Papua Burmeso 19/2007 8 0 60
Mamberamo Tengah Kabupaten 95.05 Papua Pegunungan Kobagma 3/2008 5 0 59
Mamuju Kabupaten 76.02 Sulawesi Barat Mamuju 149/2024 11 13 88
Mamuju Tengah Kabupaten 76.06 Sulawesi Barat Tobadak 4/2013 5 0 54
Manado Kota 71.71 Sulawesi Utara 29/1959 11 87 0
Mandailing Natal Kabupaten 12.13 Sumatera Utara Panyabungan 12/1998 23 27 377
Manggarai Kabupaten 53.10 Nusa Tenggara Timur Ruteng 69/1958 12 26 145
Manggarai Barat Kabupaten 53.15 Nusa Tenggara Timur Labuan Bajo 8/2003 12 5 164
Manggarai Timur Kabupaten 53.19 Nusa Tenggara Timur Borong 36/2007 12 17 159
Manokwari Kabupaten 92.02 Papua Barat Manokwari 12/1969 9 9 164
Manokwari Selatan Kabupaten 92.11 Papua Barat Ransiki 23/2012 6 0 57
Mappi Kabupaten 93.03 Papua Selatan Kepi 26/2002 15 2 162
Maros Kabupaten 73.09 Sulawesi Selatan Turikale 135/2024 14 23 80
Mataram Kota 52.71 Nusa Tenggara Barat 4/1993 6 50 0
Maybrat Kabupaten 92.10 Papua Barat Daya Kumurkek 13/2009 24 1 259
Medan Kota 12.71 Sumatera Utara 16/2024 21 151 0
Melawi Kabupaten 61.10 Kalimantan Barat Nanga Pinoh 34/2003 11 0 169
Mempawah Kabupaten 61.02 Kalimantan Barat Mempawah 27/1959 9 7 60
Merangin Kabupaten 15.02 Jambi Bangko 39/2024 24 10 205
Merauke Kabupaten 93.01 Papua Selatan Merauke 12/1969 22 11 179
Mesuji Kabupaten 18.11 Lampung Mesuji 49/2008 7 0 105
Metro Kota 18.72 Lampung 12/1999 5 22 0
Mimika Kabupaten 94.04 Papua Tengah Timika 45/1999 18 19 133
Minahasa Kabupaten 71.02 Sulawesi Utara Tondano 29/1959 25 43 227
Minahasa Selatan Kabupaten 71.05 Sulawesi Utara Amurang 10/2003 17 10 167
Minahasa Tenggara Kabupaten 71.07 Sulawesi Utara Ratahan 9/2007 12 9 135
Minahasa Utara Kabupaten 71.06 Sulawesi Utara Airmadidi 33/2003 10 6 125
Mojokerto Kabupaten 35.16 Jawa Timur Mojosari 12/1950 18 5 299
Mojokerto Kota 35.76 Jawa Timur 17/1950 3 18 0
Morowali Kabupaten 72.06 Sulawesi Tengah Bungku 51/1999 9 7 126
Morowali Utara Kabupaten 72.12 Sulawesi Tengah Kolonodale 12/2013 10 3 122
Muara Enim Kabupaten 16.03 Sumatera Selatan Muara Enim 91/2024 20 10 245
Muaro Jambi Kabupaten 15.05 Jambi Sengeti 54/1999 11 5 150
Mukomuko Kabupaten 17.06 Bengkulu Mukomuko 3/2003 15 3 148
Muna Kabupaten 74.03 Sulawesi Tenggara Raha 29/1959 22 26 124
Muna Barat Kabupaten 74.13 Sulawesi Tenggara Sawerigadi 14/2014 11 5 81
Murung Raya Kabupaten 62.12 Kalimantan Tengah Puruk Cahu 5/2002 10 9 116
Musi Banyuasin Kabupaten 16.06 Sumatera Selatan Sekayu 92/2024 15 13 229
Musi Rawas Kabupaten 16.05 Sumatera Selatan Muara Beliti 93/2024 14 13 186
Musi Rawas Utara Kabupaten 16.13 Sumatera Selatan Rupit 16/2013 7 7 82
Nabire Kabupaten 94.01 Papua Tengah Nabire 12/1969 15 9 72
Nagan Raya Kabupaten 11.15 Aceh Suka Makmue 4/2002 10 0 222
Nagekeo Kabupaten 53.16 Nusa Tenggara Timur Mbay 2/2007 7 16 97
Natuna Kabupaten 21.03 Kepulauan Riau Ranai 53/1999 17 7 70
Nduga Kabupaten 95.08 Papua Pegunungan Kenyam 6/2008 32 0 248
Ngada Kabupaten 53.09 Nusa Tenggara Timur Bajawa 69/1958 12 16 190
Nganjuk Kabupaten 35.18 Jawa Timur Nganjuk 12/1950 20 20 264
Ngawi Kabupaten 35.21 Jawa Timur Ngawi 12/1950 19 4 213
Nias Kabupaten 12.04 Sumatera Utara Gido 28/2024 10 0 170
Nias Barat Kabupaten 12.25 Sumatera Utara Lahomi 46/2008 8 0 105
Nias Selatan Kabupaten 12.14 Sumatera Utara Teluk Dalam 9/2003 35 2 459
Nias Utara Kabupaten 12.24 Sumatera Utara Lotu 45/2008 11 1 112
Nunukan Kabupaten 65.03 Kalimantan Utara Nunukan 47/1999 21 8 232
Ogan Ilir Kabupaten 16.10 Sumatera Selatan Indralaya 37/2003 16 14 227
Ogan Komering Ilir Kabupaten 16.02 Sumatera Selatan Kayu Agung 94/2024 18 13 314
Ogan Komering Ulu Kabupaten 16.01 Sumatera Selatan Baturaja 95/2024 13 14 143
Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten 16.09 Sumatera Selatan Muaradua 37/2003 19 7 252
Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten 16.08 Sumatera Selatan Martapura 37/2003 20 7 305
Pacitan Kabupaten 35.01 Jawa Timur Pacitan 12/1950 12 5 167
Padang Kota 13.71 Sumatera Barat 55/2024 11 104 0
Padang Lawas Kabupaten 12.21 Sumatera Utara Sibuhuan 38/2007 17 1 303
Padang Lawas Utara Kabupaten 12.20 Sumatera Utara Gunung Tua 37/2007 12 2 386
Padang Panjang Kota 13.74 Sumatera Barat 54/2024 2 16 0
Padang Pariaman Kabupaten 13.05 Sumatera Barat Parit Malintang 47/2024 17 0 103
Padangsidimpuan Kota 12.77 Sumatera Utara 4/2001 6 37 42
Pagar Alam Kota 16.72 Sumatera Selatan 8/2001 5 35 0
Pakpak Bharat Kabupaten 12.15 Sumatera Utara Salak 9/2003 8 0 52
Palangka Raya Kota 62.71 Kalimantan Tengah 5/1965 5 30 0
Palembang Kota 16.71 Sumatera Selatan 96/2024 18 107 0
Palopo Kota 73.73 Sulawesi Selatan 11/2002 9 48 0
Palu Kota 72.71 Sulawesi Tengah 4/1994 8 46 0
Pamekasan Kabupaten 35.28 Jawa Timur Pamekasan 12/1950 13 11 178
Pandeglang Kabupaten 36.01 Banten Pandeglang 116/2024 35 13 326
Pangandaran Kabupaten 32.18 Jawa Barat Parigi 21/2012 10 0 93
Pangkajene Dan Kepulauan Kabupaten 73.10 Sulawesi Selatan Pangkajene 136/2024 13 38 65
Pangkalpinang Kota 19.71 Kepulauan Bangka Belitung 29/2024 7 42 0
Paniai Kabupaten 94.03 Papua Tengah Enarotali 45/1999 24 5 216
Parepare Kota 73.72 Sulawesi Selatan 139/2024 4 22 0
Pariaman Kota 13.77 Sumatera Barat 12/2002 4 16 55
Parigi Moutong Kabupaten 72.08 Sulawesi Tengah Parigi 10/2002 23 5 278
Pasaman Kabupaten 13.08 Sumatera Barat Lubuk Sikaping 48/2024 12 0 62
Pasaman Barat Kabupaten 13.12 Sumatera Barat Simpang Ampek 38/2003 11 19 90
Pasangkayu Kabupaten 76.01 Sulawesi Barat Pasangkayu 7/2003 12 4 59
Paser Kabupaten 64.01 Kalimantan Timur Tanah Grogot 27/1959 10 5 139
Pasuruan Kabupaten 35.14 Jawa Timur Bangli 12/1950 24 24 341
Pasuruan Kota 35.75 Jawa Timur 17/1950 4 34 0
Pati Kabupaten 33.18 Jawa Tengah Pati 13/1950 21 5 401
Payakumbuh Kota 13.76 Sumatera Barat 56/2024 5 47 0
Pegunungan Arfak Kabupaten 92.12 Papua Barat Anggi 24/2012 10 0 166
Pegunungan Bintang Kabupaten 95.02 Papua Pegunungan Oksibil 26/2002 34 0 277
Pekalongan Kabupaten 33.26 Jawa Tengah Kajen 13/1950 19 13 272
Pekalongan Kota 33.75 Jawa Tengah 16/1950 4 27 0
Pekanbaru Kota 14.71 Riau 44/2024 15 83 0
Pelalawan Kabupaten 14.05 Riau Pangkalan Kerinci 53/1999 12 14 104
Pemalang Kabupaten 33.27 Jawa Tengah Pemalang 13/1950 14 11 212
Pematangsiantar Kota 12.72 Sumatera Utara 25/2024 8 53 0
Penajam Paser Utara Kabupaten 64.09 Kalimantan Timur Penajam 7/2002 4 24 30
Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten 16.12 Sumatera Selatan Talang Ubi 7/2013 5 6 65
Pesawaran Kabupaten 18.09 Lampung Gedong Tataan 33/2007 11 0 148
Pesisir Barat Kabupaten 18.13 Lampung Krui 22/2012 11 2 116
Pesisir Selatan Kabupaten 13.01 Sumatera Barat Painan 49/2024 15 0 182
Pidie Kabupaten 11.07 Aceh Sigli 7/2024 23 0 730
Pidie Jaya Kabupaten 11.18 Aceh Meureudu 7/2007 8 0 222
Pinrang Kabupaten 73.15 Sulawesi Selatan Watang Sawitto 144/2024 12 40 69
Pohuwato Kabupaten 75.04 Gorontalo Marisa 6/2003 13 3 101
Polewali Mandar Kabupaten 76.04 Sulawesi Barat Polewali 150/2024 16 23 144
Ponorogo Kabupaten 35.02 Jawa Timur Ponorogo 12/1950 21 26 281
Pontianak Kota 61.71 Kalimantan Barat 27/1959 6 29 0
Poso Kabupaten 72.02 Sulawesi Tengah Poso 127/2024 19 28 142
Prabumulih Kota 16.74 Sumatera Selatan 6/2001 6 33 12
Pringsewu Kabupaten 18.10 Lampung Pringsewu 48/2008 9 5 126
Probolinggo Kabupaten 35.13 Jawa Timur Kraksaan 12/1950 24 5 325
Probolinggo Kota 35.74 Jawa Timur 17/1950 5 29 0
Pulang Pisau Kabupaten 62.11 Kalimantan Tengah Pulang Pisau 5/2002 8 4 95
Pulau Morotai Kabupaten 82.07 Maluku Utara Morotai Selatan 53/2008 6 0 88
Pulau Taliabu Kabupaten 82.08 Maluku Utara Bobong 6/2013 8 0 71
Puncak Kabupaten 94.05 Papua Tengah Ilaga 7/2008 25 0 206
Puncak Jaya Kabupaten 94.02 Papua Tengah Mulia 45/1999 26 3 302
Purbalingga Kabupaten 33.03 Jawa Tengah Purbalingga 13/1950 18 15 224
Purwakarta Kabupaten 32.14 Jawa Barat Purwakarta 4/1968 17 9 183
Purworejo Kabupaten 33.06 Jawa Tengah Purworejo 13/1950 16 25 469
Raja Ampat Kabupaten 92.05 Papua Barat Daya Waisai 26/2002 24 4 117
Rejang Lebong Kabupaten 17.02 Bengkulu Curup 88/2024 15 34 122
Rembang Kabupaten 33.17 Jawa Tengah Rembang 13/1950 14 7 287
Rokan Hilir Kabupaten 14.07 Riau Bagansiapiapi 53/1999 18 25 159
Rokan Hulu Kabupaten 14.06 Riau Pasir Pengaraian 53/1999 16 6 139
Rote Ndao Kabupaten 53.14 Nusa Tenggara Timur Baa 9/2002 11 7 112
Sabang Kota 11.72 Aceh 10/1965 3 0 18
Sabu Raijua Kabupaten 53.20 Nusa Tenggara Timur Menia 52/2008 6 5 58
Salatiga Kota 33.73 Jawa Tengah 17/1950 4 23 0
Samarinda Kota 64.72 Kalimantan Timur 27/1959 10 59 0
Sambas Kabupaten 61.01 Kalimantan Barat Sambas 27/1959 19 0 195
Samosir Kabupaten 12.17 Sumatera Utara Pangururan 36/2003 9 6 128
Sampang Kabupaten 35.27 Jawa Timur Sampang 12/1950 14 6 180
Sanggau Kabupaten 61.03 Kalimantan Barat Kapuas 27/1959 15 6 163
Sarmi Kabupaten 91.10 Papua Sarmi 26/2002 10 2 92
Sarolangun Kabupaten 15.03 Jambi Sarolangun 54/1999 11 9 149
Sawahlunto Kota 13.73 Sumatera Barat 57/2024 4 10 27
Sekadau Kabupaten 61.09 Kalimantan Barat Sekadau 34/2003 7 0 94
Seluma Kabupaten 17.05 Bengkulu Tais 3/2003 14 20 182
Semarang Kabupaten 33.22 Jawa Tengah Ungaran 13/1950 19 27 208
Semarang Kota 33.74 Jawa Tengah 16/1950 16 177 0
Seram Bagian Barat Kabupaten 81.06 Maluku Piru 40/2003 11 0 92
Seram Bagian Timur Kabupaten 81.05 Maluku Bula 40/2003 15 0 198
Serang Kabupaten 36.04 Banten Ciruas 117/2024 29 0 326
Serang Kota 36.73 Banten 32/2007 6 67 0
Serdang Bedagai Kabupaten 12.18 Sumatera Utara Sei Rampah 36/2003 17 6 237
Seruyan Kabupaten 62.07 Kalimantan Tengah Kuala Pembuang 5/2002 10 3 97
Siak Kabupaten 14.08 Riau Siak Sri Indrapura 53/1999 14 9 122
Sibolga Kota 12.73 Sumatera Utara 27/2024 4 17 0
Sidenreng Rappang Kabupaten 73.14 Sulawesi Selatan Pangkajene Sidenreng 143/2024 11 38 68
Sidoarjo Kabupaten 35.15 Jawa Timur Sidoarjo 12/1950 18 28 318
Sigi Kabupaten 72.10 Sulawesi Tengah Sigi Biromaru 27/2008 15 0 176
Sijunjung Kabupaten 13.03 Sumatera Barat Muaro Sijunjung 50/2024 8 0 62
Sikka Kabupaten 53.07 Nusa Tenggara Timur Maumere 69/1958 21 13 181
Simalungun Kabupaten 12.08 Sumatera Utara Raya 26/2024 32 27 386
Simeulue Kabupaten 11.09 Aceh Sinabang 48/1999 10 0 138
Singkawang Kota 61.72 Kalimantan Barat 12/2001 5 26 0
Sinjai Kabupaten 73.07 Sulawesi Selatan Sinjai 128/2024 9 13 67
Sintang Kabupaten 61.05 Kalimantan Barat Sintang 27/1959 14 16 390
Situbondo Kabupaten 35.12 Jawa Timur Situbondo 12/1950 17 4 132
Sleman Kabupaten 34.04 Daerah Istimewa Yogyakarta Sleman 120/2024 17 0 86
Solok Kabupaten 13.02 Sumatera Barat Arosuka 51/2024 14 0 74
Solok Kota 13.72 Sumatera Barat 58/2024 2 13 0
Solok Selatan Kabupaten 13.11 Sumatera Barat Padang Aro 38/2003 7 0 39
Soppeng Kabupaten 73.12 Sulawesi Selatan Watansoppeng 138/2024 8 21 49
Sorong Kabupaten 92.01 Papua Barat Daya Aimas 12/1969 30 26 227
Sorong Kota 92.71 Papua Barat Daya 45/1999 10 41 0
Sorong Selatan Kabupaten 92.04 Papua Barat Daya Teminabuan 26/2002 15 2 120
Sragen Kabupaten 33.14 Jawa Tengah Sragen 13/1950 20 12 196
Subang Kabupaten 32.13 Jawa Barat Subang 4/1968 30 8 245
Subulussalam Kota 11.75 Aceh 8/2007 5 0 82
Sukabumi Kabupaten 32.02 Jawa Barat Palabuhanratu 99/2024 47 5 381
Sukabumi Kota 32.72 Jawa Barat 98/2024 7 33 0
Sukamara Kabupaten 62.08 Kalimantan Tengah Sukamara 5/2002 5 3 29
Sukoharjo Kabupaten 33.11 Jawa Tengah Sukoharjo 13/1950 12 17 150
Sumba Barat Kabupaten 53.12 Nusa Tenggara Timur Waikabubak 69/1958 6 11 63
Sumba Barat Daya Kabupaten 53.18 Nusa Tenggara Timur Tambolaka 16/2007 11 2 173
Sumba Tengah Kabupaten 53.17 Nusa Tenggara Timur Waibakul 3/2007 6 0 65
Sumba Timur Kabupaten 53.11 Nusa Tenggara Timur Waingapu 69/1958 22 16 140
Sumbawa Kabupaten 52.04 Nusa Tenggara Barat Sumbawa 85/2024 24 8 157
Sumbawa Barat Kabupaten 52.07 Nusa Tenggara Barat Taliwang 30/2003 8 7 58
Sumedang Kabupaten 32.11 Jawa Barat Sumedang 105/2024 26 7 270
Sumenep Kabupaten 35.29 Jawa Timur Sumenep 12/1950 27 4 330
Sungai Penuh Kota 15.72 Jambi 25/2008 8 4 65
Supiori Kabupaten 91.19 Papua Sorendiweri 35/2003 5 0 38
Surabaya Kota 35.78 Jawa Timur 16/1950 31 153 0
Surakarta Kota 33.72 Jawa Tengah 16/1950 5 54 0
Tabalong Kabupaten 63.09 Kalimantan Selatan Tanjung 8/1965 12 10 121
Tabanan Kabupaten 51.02 Bali Tabanan 79/2024 10 0 133
Takalar Kabupaten 73.05 Sulawesi Selatan Pattallassang 132/2024 12 24 86
Tambrauw Kabupaten 92.09 Papua Barat Daya Fef 56/2008 29 0 216
Tana Tidung Kabupaten 65.04 Kalimantan Utara Tideng Pale 34/2007 5 0 32
Tana Toraja Kabupaten 73.18 Sulawesi Selatan Makale 147/2024 19 47 112
Tanah Bumbu Kabupaten 63.10 Kalimantan Selatan Batulicin 8/2003 12 5 152
Tanah Datar Kabupaten 13.04 Sumatera Barat Batusangkar 52/2024 14 0 75
Tanah Laut Kabupaten 63.01 Kalimantan Selatan Pelaihari 8/1965 11 5 130
Tangerang Kabupaten 36.03 Banten Tigaraksa 118/2024 29 28 246
Tangerang Kota 36.71 Banten 2/1993 13 104 0
Tangerang Selatan Kota 36.74 Banten 51/2008 7 54 0
Tanggamus Kabupaten 18.06 Lampung Kota Agung 2/1997 20 3 299
Tanjung Jabung Barat Kabupaten 15.06 Jambi Kuala Tungkal 7/1965 13 20 114
Tanjung Jabung Timur Kabupaten 15.07 Jambi Muara Sabak 54/1999 11 20 73
Tanjungbalai Kota 12.74 Sumatera Utara 19/2024 6 31 0
Tanjungpinang Kota 21.72 Kepulauan Riau 5/2001 4 18 0
Tapanuli Selatan Kabupaten 12.03 Sumatera Utara Sipirok 24/2024 15 37 211
Tapanuli Tengah Kabupaten 12.01 Sumatera Utara Pandan 23/2024 20 56 159
Tapanuli Utara Kabupaten 12.02 Sumatera Utara Tarutung 22/2024 15 11 241
Tapin Kabupaten 63.05 Kalimantan Selatan Rantau 8/1965 12 9 126
Tarakan Kota 65.71 Kalimantan Utara 29/1997 4 20 0
Tasikmalaya Kabupaten 32.06 Jawa Barat Singaparna 111/2024 39 0 351
Tasikmalaya Kota 32.78 Jawa Barat 10/2001 10 69 0
Tebing Tinggi Kota 12.76 Sumatera Utara 17/2024 5 35 0
Tebo Kabupaten 15.09 Jambi Muara Tebo 54/1999 12 7 122
Tegal Kabupaten 33.28 Jawa Tengah Slawi 13/1950 18 6 281
Tegal Kota 33.76 Jawa Tengah 17/1950 4 27 0
Teluk Bintuni Kabupaten 92.06 Papua Barat Bintuni 26/2002 24 2 115
Teluk Wondama Kabupaten 92.07 Papua Barat Rasiei 26/2002 13 1 75
Temanggung Kabupaten 33.23 Jawa Tengah Temanggung 13/1950 20 23 266
Ternate Kota 82.71 Maluku Utara 11/1999 8 78 0
Tidore Kepulauan Kota 82.72 Maluku Utara 1/2003 8 40 49
Timor Tengah Selatan Kabupaten 53.02 Nusa Tenggara Timur Soe 69/1958 32 12 266
Timor Tengah Utara Kabupaten 53.03 Nusa Tenggara Timur Kefamenanu 69/1958 24 11 182
Toba Kabupaten 12.12 Sumatera Utara Balige 12/1998 16 13 231
Tojo Una Una Kabupaten 72.09 Sulawesi Tengah Ampana 32/2003 12 12 134
Tolikara Kabupaten 95.04 Papua Pegunungan Karubaga 26/2002 46 4 541
Tolitoli Kabupaten 72.04 Sulawesi Tengah Baolan 125/2024 10 6 103
Tomohon Kota 71.73 Sulawesi Utara 10/2003 5 44 0
Toraja Utara Kabupaten 73.26 Sulawesi Selatan Rantepao 28/2008 21 40 111
Trenggalek Kabupaten 35.03 Jawa Timur Trenggalek 12/1950 14 5 152
Tual Kota 81.72 Maluku 31/2007 5 3 27
Tuban Kabupaten 35.23 Jawa Timur Tuban 12/1950 20 17 311
Tulang Bawang Kabupaten 18.05 Lampung Menggala 2/1997 15 4 147
Tulang Bawang Barat Kabupaten 18.12 Lampung Panaragan Jaya 50/2008 9 3 100
Tulungagung Kabupaten 35.04 Jawa Timur Tulungagung 12/1950 19 14 257
Wajo Kabupaten 73.13 Sulawesi Selatan Sengkang 142/2024 14 48 142
Wakatobi Kabupaten 74.07 Sulawesi Tenggara Wangi-Wangi 29/2003 8 26 75
Waropen Kabupaten 91.15 Papua Oudate 26/2002 11 0 100
Way Kanan Kabupaten 18.08 Lampung Blambangan Umpu 12/1999 14 6 221
Wonogiri Kabupaten 33.12 Jawa Tengah Wonogiri 13/1950 25 43 251
Wonosobo Kabupaten 33.07 Jawa Tengah Wonosobo 13/1950 15 29 236
Yahukimo Kabupaten 95.03 Papua Pegunungan Sumohai 26/2002 51 1 510
Yalimo Kabupaten 95.06 Papua Pegunungan Elelim 4/2008 5 0 300
Yogyakarta Kota 34.71 Daerah Istimewa Yogyakarta 121/2024 14 45 0

Periode kolonial Belanda

[sunting | sunting sumber]

Kata "Bupati" diperkirakan pertama kali digunakan di tanah Jawa untuk merujuk pada penguasa lokal yang tunduk pada kerajaan prakolonial, seperti yang disebutkan dalam Prasasti Telaga Batu, yang dibuat pada masa Sriwijaya.[10] Kata tersebut digunakan kembali pada masa kolonial Hindia Belanda untuk menerjemahkan kata regent, yakni wali penguasa dari golongan priayi (bangsawan pribumi), sementara wilayah kekuasaan seorang regent yang disebut regentschap diterjemahkan menjadi kabupaten ("kebupatian") dalam bahasa setempat.[11]

Selain itu, terdapat pula jenis daerah yang tingkatannya setara dengan regentschap/kabupaten pada saat itu, yaitu stadgemeente/guminta ("Kotamadya" atau "Munisipalitas") yang bersifat otonom, yang dipimpin oleh burgemeester ("Wali kota" atau "kepala munisipalitas") yang berkebangsaan Belanda. Wilayah stadgemeente tersebut tumpang tindih dengan wilayah regentschap yang lebih luas, sehingga pada wilayah tertentu, burgemeester dan regent secara bersama-sama dan de jure menguasai wilayah yang sama, meskipun pada kenyataannya burgemeester memiliki kuasa yang lebih tinggi.[12]

Susunan regentschap dan stadgemeente lengkap yang terbentuk sebelum pendudukan Jepang adalah sebagai berikut. Nama daerah yang dicetak tebal adalah stadgemeente.

Provinsi Jawa Barat
Provincie West-Java
Regentschap & stadgemeente Keresidenan/
residentie
Belanda Lokal
Lebak Lebak Banten
Bantam
Pandeglang Pandeglang
Serang Serang
Batavia Betawi Batavia
Krawang Karawang
Meester-Cornelis Jatinegara
Batavia Betawi
Buitenzorg Bogor Bogor
Buitenzorg
Soekaboemi Sukabumi
Tjiandjoer Cianjur
Buitenzorg Bogor
Soekaboemi Sukabumi
Bandoeng Bandung Priangan
Preanger-
Regentschappen
Garoet Garut
Soemedang Sumedang
Tasikmalaja Tasikmalaya
Tjiamis Ciamis
Bandoeng Bandung
Cheribon Cirebon Cirebon
Cheribon
Indramajoe Indramayu
Koeningan Kuningan
Madjalengka Majalengka
Cheribon Cirebon
Provinsi Jawa Tengah
Provincie Midden-Java
Regentschap & stadgemeente Keresidenan/
residentie
Belanda Lokal
Batang Batang Pekalongan
Brebes Brebes
Pekalongan Pekalongan
Pemalang Pemalang
Tegal Tegal
Pekalongan Pekalongan
Tegal Tegal
Bandjarnegara Banjarnegara Banyumas
Banjoemas
Banjoemas Banyumas
Poerbalingga Purbalingga
Tjilatjap Cilacap
Keboemen Kebumen Kedu
Kedoe
Magelang Magelang
Poerworedjo Purworejo
Temanggoeng Temanggung
Wonosobo Wonosobo
Magelang Magelang
Demak Demak Semarang
Grobogan Grobogan
Kendal Kendal
Semarang Semarang
Salatiga Salatiga
Semarang Semarang
Blora Blora Jepara
Rembang
Djepara–
Rembang
Djepara Jepara
Koedoes Kudus
Pati Pati
Rembang Rembang
Provinsi Jawa Timur
Provincie Oost-Java
Regentschap & stadgemeente Keresidenan/
residentie
Belanda Lokal
Madioen Madiun Madiun
Madioen
Magetan Magetan
Ngawi Ngawi
Patjitan Pacitan
Ponorogo Ponorogo
Madioen Madiun
Bodjonegoro Bojonegoro Bojonegoro
Bodjonegoro
Lamongan Lamongan
Toeban Tuban
Blitar Blitar Kediri
Kediri Kediri
Ngandjoek Nganjuk
Toeloengagoeng Tulungagung
Blitar Blitar
Kediri Kediri
Djombang Jombang Surabaya
Soerabaja
Modjokerto Mojokerto
Sidoardjo Sidoarjo
Soerabaja Surabaya
Modjokerto Mojokerto
Soerabaja Surabaya
Loemadjang Lumajang Malang
Malang Malang
Pasoeroean Pasuruan
Probolinggo Probolinggo
Malang Malang
Pasoeroean Pasuruan
Probolinggo Probolinggo
Banjoewangi Banyuwangi Besuki
Besoeki
Bondowoso Bondowoso
Djember Jember
Panaroekan Panurukan
Bangkalan Bangkalan Madura
Madoera
Pamekasan Pamekasan
Soemenep Sumenep

Periode pendudukan Jepang

[sunting | sunting sumber]

Pada saat Hindia Belanda diduduki oleh Jepang, pemerintah militer Jepang mengubah penamaan regentschap menjadi "ken" (Jepang: ) dan stadgemeente menjadi "si" (, shi) atau "tokubetu si" (特別市, tokubetsu shi). Ken diperintah oleh "kentyoo" (県長, kenchō), si diperintah oleh "sityoo" (市長, shichō), dan tokubetu si dipimpin oleh "tokubetu sityoo" (特別市長, tokubetsu shichō). Susunan daerah dan posisinya sama seperti susunan daerah pada masa kolonial Belanda, kecuali Batavia (diubah menjadi "Jakarta" oleh pemerintah militer) yang mendapat status tokubetu si, yaitu si yang dikendalikan langsung di bawah pemerintah militer alih-alih di bawah syuu (bekas keresidenan).[13]

Periode kemerdekaan Indonesia

[sunting | sunting sumber]

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang-undang (UU).[14] Untuk memudahkan administrasi, ndonesia untuk sementara waktu mengadopsi susunan pembagian wilayah yang ditetapkan pada masa Hindia Belanda, termasuk daerah kabupaten dan kota yang berada di antara keresidenan dan kewedanaan. Kedudukan kabupaten dan kota sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan UU No. 1 Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa daerah keresidenan, kabupaten, dan kota (berotonomi) diberikan kekuasaan otonomi berupa adanya "Komite Nasional Daerah", yaitu semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara.[15]

UU No. 22 Tahun 1948 diundangkan pada tanggal 10 Juli 1948. Undang-undang tersebut merampingkan tingkatan pembagian wilayah menjadi tiga, yang jika diurutkan dari terbesar: provinsi, kabupaten/Kota Besar, dan Desa/Kota Kecil/negeri/marga, serta sekali lagi mengukuhkan kedudukan kabupaten dan kota (besar) dalam administrasi wilayah Indonesia. Dalam undang-undang ini juga, daerah kabupaten/kota besar dipimpin oleh masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) serta masing-masing Dewan Pemerintah Daerah (eksekutif) yang diketuai oleh "Kepala Daerah Kabupaten/Kota Besar".[16]

Melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, yang berubah menjadi negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 27 Desember 1949. Pembagian administratif di bawah negara bagian RIS diserahkan kepada negara bagian masing-masing. Dengan demikian, daerah kabupaten dan kota menurut UU No. 22 Tahun 1948 masih digunakan di negara bagian Republik Indonesia. Setelah kembali ke negara kesatuan, UU No. 22 Tahun 1948 berlaku efektif di seluruh wilayah Indonesia, kecuali wilayah bekas Negara Indonesia Timur (NIT) yang mempertahankan pembagian berdasarkan UU NIT No. 44 Tahun 1950, yaitu dari tingkat tertinggi: Daerah, Daerah Bagian, dan Daerah Anak Bagian.[17]

Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1957, istilah daerah kabupaten/kota diubah menjadi "Daerah Swatantra/Istimewa Tingkat II", yang dipimpin oleh "Kepala Daerah (Istimewa) Tingkat II".[18] Lalu dalam UU No. 18 Tahun 1965, istilah tersebut disederhanakan menjadi hanya "Daerah Tingkat II", yang dipimpin oleh "Kepala Daerah Tingkat II" dan dianggap sebagai penunjukan daerah administratif, sementara istilah "Kabupaten" dan "Kota (madya)" hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka.[19]

UU No. 5 Tahun 1974 yang kemudian menggantikan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya tersebut menggunakan kedua istilah "Daerah Tingkat II" dan "Kabupaten/Kota (madya)" untuk merujuk pada daerah yang sama, tetapi dalam fungsi kerja yang berbeda. Istilah "Daerah Tingkat II" dengan kepala yang bergelar "Kepala Daerah Tingkat II" digunakan dalam fungsi kerja sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi, sementara istilah "Kabupaten/Kotamadya" dengan kepala yang bergelar "Bupati/Wali Kotamadya" digunakan dalam fungsi kerja sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas dekonsentrasi.[20]

Memasuki Era Reformasi, istilah "Daerah Tingkat II" dihapuskan dan istilah "Kabupaten" dan "Kota" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi. Akhirnya melalui perubahan kedua, UUD 1945 akhirnya memperinci dan mengokohkan pembagian tingkat kedua atas wilayah Indonesia sebagai "kabupaten" dan "kota".[21]

Daerah-daerah kabupaten dan kota di Indonesia mengalami sangat banyak perubahan, baik pemekaran, penggabungan, penambahan, maupun penghapusan, hingga akhirnya terdapat 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia saat ini. Kabupaten/kota yang terbaru adalah Kabupaten Muna Barat,[22] Kabupaten Buton Tengah,[23] dan Kabupaten Buton Selatan[24] di Sulawesi Tenggara yang terbentuk pada tanggal 23 Juli 2014.

  1. ^ atau sebutan-sebutan khusus lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat seperti distrik, kapanewon, dan kemantren.
  2. ^ Umumnya landasan hukum pembentukan daerah di Indonesia menggunakan undang-undang (UU), kecuali jika diatur lain oleh UU terkait. Peraturan pembentukan kabupaten dan kota berikut yang tidak menggunakan UU akan dicetak miring.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. 
  2. ^ a b c d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah
  3. ^ a b "Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. 
  4. ^ https://media.neliti.com/media/publications/77254-none-7b41d07a.pdf
  5. ^ (Indonesia) Arti kata Kota dalam situs web Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
  6. ^ "Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. 
  7. ^ Rizqy (2023-05-23). "4 Perbedaan Kota dan Kabupaten". Fokus Jabar. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  8. ^ Isnaenin, Titania (2023-08-22). "Jarang Orang Tahu, Ini 7 Perbedaan Kabupaten Dengan Kota". Akurat. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  9. ^ a b c d "Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau". Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 (PDF). 
  10. ^ Casparis, J.G., (1956), Prasasti Indonesia II: Selected Inscriptions from the 7th to the 9th Century A.D., Dinas Purbakala Republik Indonesia, Bandung: Masa Baru.
  11. ^ "Perbedaan Kabupaten dan Kota, Lengkap Ciri-ciri serta Strukturnya: Dulunya Daerah Tingkat II". Sripoku.com. Diakses tanggal 2023-09-25. 
  12. ^ Pusat Studi Sunda (2004). Bupati di Priangan: dan kajian lainnya mengenai budaya Sunda. Pusat Studi Sunda. 
  13. ^ "Zaman Penjajahan Jepang". Labuhanbatu. Diakses tanggal 2023-09-25. 
  14. ^ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dokumen asli)
  15. ^ "Kedudukan Komite Nasional Daerah". Undang-Undang No. 1 Tahun 1945. 
  16. ^ "Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri". Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. 
  17. ^ "Uu No 44 Tahun 1950 | PDF". Scribd. Diakses tanggal 2023-09-27. 
  18. ^ "Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 1 Tahun 1957. 
  19. ^ "Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 18 Tahun 1965. 
  20. ^ "Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah". Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. 
  21. ^ Perubahan Kedua UUD 1945
  22. ^ "Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara". Undang-Undang No. 14 Tahun 2014. 
  23. ^ "Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara". Undang-Undang No. 15 Tahun 2014. 
  24. ^ "Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara". Undang-Undang No. 16 Tahun 2014. 

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]