Dinamika Penyiaran 2012

Siaran Pers Refleksi Akhir Tahun KPI Pusat

Siaran Pers

782/K/KPI/12/12

Tak terasa, perjalanan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah memasuki usia 10 tahun. UU Penyiaran disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002 pada saat presiden Indonesia dijabat Megawati Soekarnoputri. 10 Tahun bulanlah waktu yang sebentar dan diwarnai dengan dinamika yang membuat implementasi UU Penyiaran perlu direfleksikan.

Saat ini, UU Penyiaran ini sedang dalam proses perubahan di DPR, tepatnya Komisi I DPR RI. Perubahan UU Penyiaran yangdilakukan karena beberapa alasan, di antaranya tuntutan perubahan teknologi, posisi kelembagaan KPI, soal monopoli serta model bisnis penyiaran, tanggung jawab sosial media penyiaran dan masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dunia penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyampaikan laporan kepada publik mengenai kinerja KPI Pusat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di tahun 2012 dalam bidang Kelembagaan, Isi Siaran, dan Infrastruktur/Perizinan. Laporan ini disampaikan dalam Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun KPI yang diselenggarakan Jumat 28 Desember 2012 di Aula Gedung Bapeten Jakarta Pusat. Dialog publik ini mengambil tema "Dinamika Penyiaran Indonesia 2012 dan Refleksi 10 Tahun UU Penyiaran".

a. Bidang Kelembagaan

KPI Pusat mengembangkan dan menguatkan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat. Perjanjian kerjasama yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dikuatkan atau diperpanjang pada tahun ini, di samping penandatangan MoU dengan pihak-pihak baru yang dipandang perlu. Selama tahun 2012, KPI Pusat telah melakukan atau perpanjangan MoU dengan BKKBN, KIP, Polri,  Bawaslu.

KPI Pusat juga telah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Kemenkes terkait tayangan iklan kesehatan. KPI Pusat membentuk kaukus kesehatan di penyiaran yang beranggotakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan Ikatan Naturopatis Indonesia (IKNI).

LIPI serta BMKG terkait siaran tanggap bencana dan early warning system bencana, khususnya tsunami. KPI Pusat bersama LIPI dan BMKG membuat modul untuk tanggap bencana tsunami dan turut serta dalam pelatihan untuk lembaga penyiaran, di lembaga penyiaran RRI Jakarta dan MetroTV. 

Selain itu KPI bersama LSF membuat memo bersama dan bersepakat untuk mewajibkan setiap tayangan yang hadir di TV mencantumkan katagori usia. Ini penting untuk mendidik dan melindungi masyarakat agar memilih tayangan sesuai dengan katagori usia, juga sebagai upaya melindungi anak-anak dan remaja dari dampak buruk konten penyiaran.

KPI Pusat juga mengintensifkan pengembangan dan pelaksanan literasi media dengan mengajak kerjasama dengan kalangan masyarakat sipil. Kegiatan yang dilakukan misalnya training of trainer literasi media dan workshop pembentukan kelompok masyarakat peduli penyiaran. KPI pusat memandang saat ini semakin banyak kelompok dan anggota masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap media, khususnya media penyiaran.

Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya kelompok yang memiliki konsen terhadap masalah ini. Antara lain dibuktikan dengan samakin banyaknya kegiatan inisiatif masyarakat yang berkaitan dengan literasi media. Selian mengadakan acara literasi media, KPI juga semakin sering diundang untuk terlibat dalam kegiatan literasi media oleh berbagai kelompok masyarakat, misalnya organisasi perempuan (Dharmawanita, dll), organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan dsb. 

Menangkap gejala positif tersebut, KPI menfasilitasi pertemuan antara kelompok masyarakat peduli media. Pada pertemuan 21 November 2012 disepakati pembentukan sebuah forum agar dapat saling berkoordinasi dan menguatkan. Forum tersebut kemudian dinamakan FORMAT LIMAS (Forum Masyarakat Peduli Media Sehat). Ke depan, forum ini akan menjadi mitra utama KPI dalam menggerakkan literasi media dan bermitra dengan stakeholder penyiaran yang lain untuk pengembangan literasi media di internal organisasi masing-masing dan di daerah.

Intensitas gerakan literasi media dan makin banyaknya kelompok dan anggota masyarakat yang sadar media, berbanding lurus dengan jumlah pengaduan masyarakat yang mengalami trend peningkatan secara signifikan.

b. Bidang Isi Siaran

Pada tanggal 1 April 2012 KPI, bertepatan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional dan Hari Penyiaran Nasional tahun 2012 yang dilaksanakan di Surabaya, KPI meluncurkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012. P3 dan SPS 2012 adalah revisi sekaligus perubahan dari P3 dan SPS tahun 2009. Revisi dan perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dinamika perjalanan penyiaran di Indonesia yang terus mengalami perubahan sehingga memerlukan peraturan yang lebih detail lagi. 

Setelah P3 dan SPS 2012 diluncurkan, KPI Pusat secara konsisten berusaha melaksanakan pengawasan isi siaran dengan berpedoman pada P3 dan SPS 2012. Pengawasan isi siaran dilakukan mekanisme penanganan pengaduan masyakarat dan pemantauan isi siaran.

Pada tahun 2012 KPI Pusat menerima jumlah pengaduan publik yang jauh lebih besar mengenai isi siaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hingga 26 Desember 2012, KPI Pusat menerima 43.470 pengaduan publik tentang isi siaran. Jumlah ini merupakan jumlah pengaduan terbesar yang diterima KPI Pusat selama KPI berdiri. Pada tahun-tahun sebelumnya secara berturut-turut jumlah pengaduan tentang isi siaran adalah sebagai berikut: 1.335 (2007), 3.588 (2008), 7.634 (2009), 26.489 (2010), dan 3.856 (2011).

Jumlah pengaduan publik yang meningkat ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, publik makin tinggi daya kritisnya tentang isi siaran sehingga ketika ada isi siaran yang dinilai tidak pantas, bermasalah atau melanggar aturan, maka publik mengadukan isi siaran tersebut. Kedua, publik makin memahami bahwa jalur yang tepat untuk mengadukan siaran yang bermasalah adalah ke KPI. KPI Pusat mengapresiasi makin tingginya kesadaran publik untuk mengadukan siaran bermasalah ke KPI, termasuk untuk siaran jurnalistik. 

Berbeda dengan pengaduan publik tahun-tahun lalu yang umumnya menempatkan sinetron serial sebagai jenis acara yang paling banyak diadukan, pada tahun ini (tercatat hingga 26 Desember 2012) pengaduan publik terbesar adalah tentang program jurnalistik, yakni berita dan talkshow. Secara berurutan, 15 besar jenis acara yang diadukan publik adalah: (1) Berita, (2) Talkshow, (3) Reality show, (4) Iklan, (5) Komedi, (6) Sinetron seri, (7) Musik, (8) Program anak, (9) Program olahraga, (10) Variety show, (11) Azan, (12) Film lepas, (13) Infotainment, (14) Sinetron lepas/FTV, dan (15) Features.

Terkait dengan jenis acara yang diadukan tersebut, 15 besar materi pengaduan publik adalah: (1) Kaidah jurnalistik, (2) Penghinaan/pelecehan kepada kelompok tertentu, (3) Norma kesopanan/kesusilaan, (4) Tema/alur/format acara, (5) Siaran tidak mendidik, (6) Busana tidak pantas, (7) Jam tayang tidak tepat, (8) Kekerasan, (9) Seks, (10) Dampak siaran, (11) SARA, (12) Kata-kata kasar, (13) Bahasa, (14) Tampilan laki-laki keperempuan-perempuan, dan (15) Netralitas isi siaran.

Lembaga penyiaran yang mendapatkan pengaduan publik adalah: MetroTV (30.067 pengaduan), TV One (5.701), TransTV (2.742), ANTV (878), RCTI (657), SCTV (451), Indosiar (356), MNCTV (352), Trans 7 (335), Global TV (203), dan TVRI (22). Di luar pengaduan ini, KPI Pusat menerima sejumlah pengaduan mengenai siaran radio dan TV lokal, yang sudah dikoordinasikan tindaklanjutnya dengan KPI Daerah.

Terdapat empat kasus pengaduan publik yang besar yang diterima KPI Pusat selama 2012, yakni: pengaduan kelompok Rohis mengenai talkshow tentang teorisme di Metro TV (September, 29.904 pengaduan), pengaduan Bonek terhadap program "Indonesia Lawyer Club" di TVOne (Maret, 3.297 pengaduan), pengaduan atas program Supertrap di Trans TV yang menampilkan penjebakan di toilet umum (November, 2.265 pengaduan), dan pengaduan tidak akuratnya pemberitaan mengenai Ustadz Badri sebagai tersangka teroris di TV One (Oktober, 2.162 pengaduan). 

Jumlah sanksi adminsitratif yang diberikan KPI Pusat kepada lembaga penyiaran pada tahun ini meningkat sekitar 95 persen dibandingkan tahun lalu. Tahun ini KPI Pusat menjatuhkan 107 sanksi administratif (berupa 84 sanksi teguran pertama, 16 teguran kedua, 6 penghentian sementara, dan 1 pembatasan durasi). Sanksi ini diberikan bagi 11 stasiun televisi berjaringan. Tahun lalu, KPI Pusat menjatuhkan 55 sanksi administratif. 

Di luar sanksi administratif, KPI memberikan 30 surat peringatan dan 22 imbauan tentang isi siaran.

Sanksi penghentian sementara diberikan kepada enam program: Indonesia Sehat (TVRI), Uya Emang Kuya (SCTV), Bioskop TransTV (Trans TV), Metro Siang segmen talkshow (MetroTV), Pesbukers (ANTV), dan Sembilan Wali (Indosiar). Lembaga penyiaran yang sampai saat ini belum menjalankan sanksi di tahun 2012 adalah ANTV (Pesbukers). Adapun sanksi pembatasan durasi dijatuhkan kepada "Bukan Empat Mata" (Trans 7).

Pelanggaran yang banyak dilakukan oleh stasiun-stasiun TV yang mendapatkan sanksi secara berurutan adalah: Perlindungan anak dan remaja, norma kesopanan dan kesusilaan, materi seks, penggolongan program siaran, ketentuan iklan, pelecehan individu/kelompok masyarakat tertentu, ketentuan program jurnalistik, materi mistik-horor-supranatural, kekerasan, gender, hak privasi, agama, tata cara penggunaaan lagu Kebangsaan, budaya, ketentuan sensor, dan ketentuan terkait rokok.

Kesebelas lembaga penyiaran berjaringan yang pada tahun 2012 mendapatkan sanksi administratif adalah: TransTV (18 sanksi), Indosiar (15), Trans 7 (13), Global TV (12), SCTV (12), RCTI (10), MetroTV (7), ANTV (6), MNC TV (6), TV One (5), dan TVRI (3).

c. Bidang Infrastruktur/Perizinan

Sepanjang tahun 2012 KPI Pusat telah melakukan proses perizinan untuk Lembaga Penyiaran di Indonesia baik itu mulai dari Proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang menghasilkan Rekomendasi Kelayakan, Pra Forum Rapat Bersama (Pra FRB), Forum Rapat Bersama (FRB) dan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS). Selama periode Januari-Desember 2012, KPI Pusat telah menerima 464 Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan oleh KPID. KPI bersama Pemerintah telah melakukan proses Pra FRB terhadap 672 pemohon dan FRB sebanyak 752 pemohon. EUCS telah dilakukan terhadap 107 Lembaga Penyiaran. Selama tahun 2012 jumlah Lembaga Penyiaran yang mendapatkan IPP Prinsip sebanyak 110 LP dan untuk IPP Tetap sebanyak 137 Lembaga Penyiaran. 

Pada tahun 2102, KPI Pusat juga telah melaksanakan program EDP Pendampingan yaitu program fasilitasi KPI Pusat kepada KPID – KPID yang membutuhkan dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat berupa pendanaan bersama dan penyediaan narasumber. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan di 10 Provinsi yaitu: Sulawesi Barat (3 LP), Lampung (8 LP), DI Yogyakarta (4 LP), Nusa Tenggara Barat (5 LP), Jambi (12 LP), Maluku (1 LP), Sulawesi Utara (4 LP), Riau (15 LP), Kalimantan Barat (3 LP), Sulawesi Selatan (5 LP). 

Sebagai salah satu amanat UU Penyiaran, pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) oleh lembaga penyiaran yang dahulunya adalah televisi siaran nasional dari Jakarta pada tahun 2012 tidak berjalan optimal. Data dari KPID menunjukkan bahwa masih banyak daerah provinsi yang tidak memiliki stasiun anggota SSJ, tidak menyiarkan muatan lokal minimal 10%, menyiarkan muatan lokal pada jam-jam dini hari, menyiarkan muatan lokal tetapi tetap diproduksi di Jakarta, walaupun telah menyatakan komitmennya dan menandatangani pakta integritas pada saat Evaluasi Dengar Pendapat. Tahun 2013, KPID – KPID bersama KPI Pusat akan memprioritaskan program pelaksanaan SSJ.

Sesuai amanat UU Penyiaran Pasal 3 bahwa penyiaran diselenggarakan untuk memperkukuh integrasi nasional. Secara empirik, di wilayah perbatasan sangat minim pelayanan informasi dan terjadinya luberan siaran asing (spillover) dari negara tetangga. Untuk itu KPI telah membentuk Gugus Tugas Siaran Perbatasan dengan melibatkan 12 KPID yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara,  Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Gugus tugas telah menghasilkan beberapa rekomendasi dan telah membuat buku database penyiaran di wilayah perbatasan. Rekomendasi utama adalah perlunya kebijakan yang terintegrasi antar berbagai kementerian yang telah memiliki program pendirian lembaga penyiaran di perbatasan dan perlunya kebijakan berupa kemudahan dalam proses perizinan bagi lembaga penyiaran di wilayah perbatasan. 

Berkaitan dengan pelaksanaan digitalisasi penyiaran, KPI menilai bahwa untuk melakukan migrasi dari analog ke digital dibutuhkan peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang, sehingga pelaksanaan digitalisasi dengan hanya menggunakan Peraturan Menteri, selain tidak memadai juga telah bertentangan dengan UU Penyiaran. KPI telah meminta Kementerian Kominfo untuk menunda pelaksanaan migrasi penyiaran televisi dari analog ke digital hingga Revisi UU Penyiaran selesai dengan mengawal masuknya substansi digitalisasi tersebut ke dalam RUU Penyiaran yang baru. Permintaan penundaan juga telah dilakukan oleh Komisi I DPR RI. 

Menyikapi hal tersebut, KPI telah membentuk Tim Digital KPI yang beranggotakan KPI Pusat dan KPID DKI, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Kepulauan Riau, didukung ahli dari Institut Teknologi Surabaya (ITS), sebagai amanat Rapimnas 2012 untuk menyusun pandangan dan gagasan KPI tentang digitalisasi penyiaran. Dalam beberapa pertemuan Tim Digital KPI dengan stakeholder di pusat dan daerah, ditemukenali beberapa permasalahan dari pelaksanaan digitalisasi penyiaran. Tidak hanya berkaitan dengan dasar hukum, akan tetapi juga dari aspek bisnis, persaingan usaha, potensi monopoli dan oligopoli, kepentingan daerah dan perlindungan publik. 

Jakarta, 28 Desember 2012

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Contact Person:

• Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan: Idy Muzayyad, HP: 08158807889

• Komisioner KPI Pusat Bidang Isi Siaran: Nina Mutmainnah Armando, HP: 0818784615

• Komisioner KPI Pusat Bidang Infrastruktur/Perizinan: Judhariksawan, HP: 081511113777

Ditulis oleh ST

Jumat, 09 November 2012 00:00

Tgl Surat 9 November 2012 No. Surat 634/K/KPI/11/12 Status Teguran Tertulis kedua Stasiun TV Trans TV Program Siaran "Sexophone" Isi Imbauan Pada tanggal 3 November 2012 pukul 00.29 WIB menayangkan beberapa foto dan adegan yang menampilkan eksploitasi tubuh bagian dada salah satu pemain film wanita, Amel Alvi secara close up. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan seksual serta norma dan kesusilaan. Selain pelanggaran tersebut, KPI Pusat juga menemukan pelanggaran sejenis pada tayangan 20 Oktober 201, yaitu adegan yang menampilkan eksplotasi tubuh bagian paha seorang wanita yang berada di atas tempat tidur dan model wanita yang tampil pada program acara, Baby Putry, secara close up. KPI Pusat juga menemukan lain, yaitu perbincangan masalah seks yang dilakukan secara tidak sopan. Pelanggaran ini terjadi pada program yang ditayangkan tanggal 2 November 2012 yang membahas topik B.D.S.M (Bondage and Discipline, Sadism and Masochism). Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan adegan dua orang narasumber tentang pengalamannya mempraktekan aktivitas seks B.D.S.M secara terperinci. KPI Pusat akan melakukan pemantauan pada program ini. Bila masih ditemukan pelanggaran kembali, kami akan meningkatkan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pembatasan durasi. Tindakan penayangan tersebut telah melanggar P3 P3 Pasal 9 dan Pasal 16 serta SPS Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 huruf h.

  http://www.kpi.go.id/component/content/article/12-umum/30924-teguran-tertulis-kedua-program-siaran-qsexophoneq-trans-tv-
 

Ditulis oleh ST

Rabu, 28 November 2012 13:22

Pertemuan KPI Pusat dan Trans TVJakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada 27 November 2012 mengadakan pertemuan dengan Trans TV terkait tayangan program siaran "Supertrap Minggu". Pada program  ini telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Trans TV diterima oleh Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto dan Wakil Ketua, Ezki Suyanto, serta Anggota KPI Pusat, Nina Mutmainnah, Azimah Soebagjo dan Iswandi Syahputra. Riyanto yang membuka pertemuan, menyatakan kekecewaannya atas tayangan pada 25 November 2012 pukul 20.08 WIB  yaitu adegan jebakan di toilet umum yang memasang kamera dengan toilet yang di desain dengan menggunakan sistem hidrolik. "Hal tersebut sangat berbahaya, bahwa ruang privacy bisa di on air kan ke publik", jelas Riyanto. Menurutnya, adegan seperti itu tidak dibenarkan dan dapat mempengaruhi mindset culture publik serta memberikan efek trauma sosial bagi anak-anak yang menonton. Selain itu, Ezki juga menjelaskan bahwa banyak pelanggaran yang terjadi dari sisi etika, dan adanya pembohongan publik yang dapat menjadi hukum pidana karena tidak mencantumkan bahwa tayangan tersebut adalah rekayasa jika itu memang benar rekayasa. Sementara itu, pihak Trans TV yang diwakili Aris Ananda, menjelaskan bahwa adegan pada segmen tersebut memang benar merupakan rekayasa yang menggunakan talent sebagai korban. Trans TV juga telah menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan akan mengevaluasi kembali agar kesalahan tidak terulang kembali. Aduan resmi yang masuk ke KPI Pusat mengenai hal ini sampai kemarin sore telah mencapai 1.109 aduan (melalui email, SMS, telepon, dan twitter), dan masih berjalan sampai saat ini. Menurut Nina, pengaduan juga diterima oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena adanya orang yang memakai jilbab dalam tayangan tersebut. "Ini sudah termasuk isu soal agama dan dapat menyebar kemana mana" jelasnya. Pemberdayaaan perempuan juga menerima pengaduan karena menganggap adanya pelecehan terhadap perempuan walupun ini juga termasuk pelecehan terhadap laki-laki. Sesuai dengan aturan UUD Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3 dan SPS KPI Tahun 2012, Nina menyampaikan bahwa KPI Pusat telah memutuskan untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada Trans TV. Selain itu dengan tegas meminta Trans TV untuk memberikan pernyataan minta maaf kepada publik secepatnya dan menyiarkan atau memberikan pernyataan yang terkait dengan aduan yang telah terbukti benar melanggar P3 Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 21 ayat (1) serta SPS Pasal 9 ayat 92), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (4) huruf a. Hal ini dibenarkan Azimah, "Pantauan real ada di masyarakat, tolong diperhatikan untuk memakai nilai kesantunan masyarakat, bukan dari ide kreatif", tambahnya. Pada akhir pertemuan, Iswandi sebagai Koordinator Anggota Bidang Perijinan KPI Pusat menambahkan bahwa persoalan ini dapat mempengaruhi suatu penilaian terhadap perpanjangan izin suatu stasiun televisi, karena menjadi kredit poin yang negatif. red http://www.kpi.go.id/component/content/article/14-dalam-negeri-umum/30944-kpi-berikan-sanksi-tegas-untuk-program-siaran-supertrap-minggu

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta Sekelompok warga di lokasi kebakaran Pondok Bambu, Jakarta Timur, tiba-tiba mengamuk saat berlansung acara talkshow TvOne yang membahas isu mengenai kebakaran yang terjadi di Jakarta, apakah itu disengaja atau tidak.

Menurut pihak kepolisian berdasarkan informasi yang diterima, kelompok massa itu menilai tema yang diusung dalam talkshow tersebut provokatif sementara kondisi warga tengah dirundung musibah.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dadang Rahmat, meminta media untuk lebih sensitif dalam melaksanakan tugas jurnalismenya.

"Tentunya ada faktor teknis dan non teknis dalam memberitakan sesuatu, antara lain adalah situasi dan penyampaian pesan itu sendiri, apalagi bila itu terkait bencana harus mempertimbangkan kondisi korban yang terkena musibah," jelas Dadang saat berbincang dengan detikcom, Jumat (24/8/2012).

Menurutnya, dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Bab XVIII bagian keempat tentang peliputan bencana pasal 25 (a-e), jelas disebutkan tentang aturan main media penyiaran dalam melaksanakan tugas peliputan terkait bencana.

Dadang menambahkan, sebelum melakukan tugas kejurnalistikan, terutama terkait kontroversi, media seharusnya melakukan beberapa langkah, yaitu proses identifikasi suatu permasalahan yang kemudian dilakukan penilaian moral (moral judgement), dan tahap akhir dibuat rekomendasi terhadap permasalahan yang akan dituju dalam peliputan.

"Media harus tanggap terhadap situasi sosial di luar kebakaran DKI yang tampaknya sedang ramai, media punya tugas untuk menyampaikan peristiwa yang ada secara lebih profesional tanpa harus memunculkan hal yang berbau provokatif, sehingga berita disampaikan secara tepat, benar dan laik," terang Dadang.

"Bila memperlebar permasalahan yang ujungnya tidak benar disampaikan, masyarakatlah yang nanti terpancing melakukan berbagai hal," imbuhnya.

Disinggung langkah apa yang akan KPI menanggapi insiden yang terjadi Kamis (23/8/2012) malam di lokasi kebakaran di Jl Gotong Royong, Duren Sawit, Jakarta Timur, Dadang mengatakan KPI akan membahasnya bersama komisioner TPI lainnya.

"Kalau ada potensi pelanggaran tentu akan kita beri peringatan, sanksi administratif, karena itu kewenangan KPI," jelasnya.

Acara talkshow Kabar Pertang TvOne semalam terpaksa dihentikan karena ada sekelompok warga yang memprotes tema yang diusung dalam dialog tersebut. Talkshow yang menghadirkan Rieke Dyah Pitaloka, harus terhenti setelah melalui tiga segmen.

Wakil Pemimpin Redaksi TvOne, Toto Suryanto, mengatakan penghentian program tersebut adalah inisiatif dari reporter TvOne yang ada di lapangan peristiwa berlangsung. Alasannya, pihaknya harus melindungi narasumber yang saat itu hadir dalam talkshow. Adapun narasumber yang hadir adalah Rieke Dyah Pitaloka yang mewakili pasangan cagub-cawagub Jokowi dan Ahok.

Sementara perwakilan dari tim sukses Foke-Nara, kata Toto, tidak hadir dalam dialog yang digelar di tengah lokasi kebakaran tersebut. (ahy/nrl)

http://news.detik.com/read/2012/08/24/090807/1997708/10/ricuh-talkshow-tvone-kpi-imbau-media-lebih-peka-dalam-peliputan-bencana

Tak Hadiri Talkshow Tvone, Timses Foke: Harusnya Acara Dibatalkan!

Muhammad Iqbal - detikNews

Jakarta Kepala Media Center Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Kahfi Siregar membenarkan pihaknya diundang untuk menghadiri talkshow oleh TvOne soal kebakaran yang terjadi di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia menilai, seharusnya acara dibatalkan karena timnya tidak datang.

"Undangan dari TvOne ada tadi pagi kepada kami, tapi tidak ada kewajiban bagi kami untuk hadir karena itu bukan undangan resmi. Dan kami tidak bisa datang karena satu hal," ujar Kahfi Siregar saat dihubungi detikcom, Kamis (23/8/2012).

Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan ketidakhadirannya, namun pihaknya menyayangkan kericuhan yang terjadi saat talkshow berlangsung. Menurut Kahfi, seharusnya acara tidak digelar karena timnya tidak datang sehingga tidak cover both side.

"Kalau tim saya tidak datang, harusnya acara itu dibatalkan karena tidak cover both side. Atau kalau tidak bisa, mereka insiatif wawancara melalui telepon," tutur Kahfi.

Soal kericuhan yang terjadi, pihaknya membantah keras bahwa warga yang menyerang saat talkshow berlangsung adalah dari tim Foke Nara. Termasuk membantah soal isu kebakaran dilakukan oleh tim Foke.

"Sebagai incumbent pak Fauzi memiliki kepentingan lebih besar dari pihak manapun untuk mencegah kebakaran, jadi tidak ada alasan kalau ada isu tim Fauzi Bowo melakukan pembakaran," tuturnya.

Menurutnya, mungkin ada pihak-pihak yang tidak senang dan mengaitkan hubungan antara kebakaran dan Pilgub DKI. Ia juga menyayangkan soal musibah kebakaran yang cenderung dipolitisasi.

"Musibah kebakaran jangan dipolitisir, itu adalah musibah yang harus diterima apa adanya, dan kami paling berkepentigan untuk mengamankan, yang nuding itu kami bantah salah alamat," kata Kahfi.  (iqb/ahy)

http://news.detik.com/read/2012/08/24/005225/1997603/10/tak-hadiri-talkshow-tvone-timses-foke-harusnya-acara-dibatalkan%22

Penulis : Sabrina Asril | Kamis, 23 Agustus 2012 | 21:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketegangan terjadi dalam dialog TvOne yang disiarkan secara langsung di lokasi kebakaran Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (23/8/2012) petang. Ketika itu sejumlah orang yang merupakan korban kebakaran berteriak marah kepada wartawan TvOne yang dinilai menyinggung perasaan korban.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, dari informasi yang dihimpun di lapangan, peristiwa itu terjadi pukul 17.45 WIB di lokasi bekas kebakaran, Jalan Raya Pahlawan Revolusi RT 02 / RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. "Di sana telah terjadi ketegangan antara masyarakat sekitar tempat kejadian perkara dengan media TvOne," ujar Rikwanto kepada wartawan, Kamis malam.

Ketika itu, para pemilik rumah petak di tempat tersebut baru saja pulang mudik dan mendapati rumah mereka sudah hangus terbakar. Rikwanto mengatakan, secara kebetulan ada reporter TvOne yang sedang meliput di lokasi kebakaran. "(Reporter itu) menanyakan kepada warga tentang indikasi kebakaran ini dengan kata-kata terbakar atau dibakar," kata Rikwanto.

Mendengar kata-kata wartawan tersebut, masyarakat atau tokoh asli merasa tidak senang dengan kata-kata yang digunakan oleh TVOne. Kata-kata itu, kata Rikwanto, dinilai menyudutkan warga sehingga sempat terjadi ketegangan. Warga pun berteriak dengan kata-kata kasar yang menghina stasiun televisi berita itu. Setelah bersepakat dengan warga, TvOne kemudian menghentikan dialog tersebut. "Yang datang ke sana itu warga korban kebakaran. Tidak ada penyerangan atau penganiayaan," ucap Rikwanto.

Setelah menerima info itu, polisi langsung datang ke lokasi untuk menenangkan masyarakat asli yang marah. Polisi juga mengamankan awak media. Saat ini situasi di lokasi kejadian sudah kondusif dan dalam penjagaan aparat kepolisian.

Jakarta - Siaran Ramadhan di televisi sejatinya harus dibuat berdasar bingkai kaidah-kaidah agama serta menggambarkan realita kehidupan masyarakat beragama tersebut dalam layar kaca. Sehingga siaran ramadhan dapat menumbuhkan dan meningkatkan ketaatan beribadah masyarakat sebagai konsumen televisi. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mochamad Riyanto dalamkonferensi pers tayangan ramadhan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktoran Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika di kantor Kemenkominfo pagi ini, (6/8).

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh KPI selama bulan Ramadhan menunjukkan masih ada pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran dalam menayangkan program Ramadhan. Bahkan KPI Pusat telah menjatuhkan sanksi administrative berupa teguran tertulis kepada tujuh acara televisi di bulanramadhan. Ketujuh acara tersebut adalah, "Waktunya Kita Sahur" (Trans TV), "Kampung Sahur Bejo (RCTI), "Sahur Bersama Srimulat" (Indosiar), "Ngabuburit" (Trans TV), "Sabarrr Tingkat 2" (SCTV), "John Lenong" (Trans 7), dan "Inbox" (SCTV).

Menurut Komisioner KPI Pusat Bidang Isi Siaran, Nina Mutmainnah, secara umum sejumlah stasiun TV menampilkan acara yang sesuai dengan semangat Ramadhan, lewat acara ceramah, talkshow, features, sinetron dan film serial. Pelanggaran isi siaran justru terdapat pada acara-acara komedi, baik pada saat sahur ataupun menjelang berbuka puasa.

Dalam acara yang juga dihadiri Mentri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring,  Nina memaparkan, pelanggaran yang dilakukan program komedi tersebut umumnya atas empat hal. Yakni pelanggaran atas perlindungan kepada orang dan atau kelompok masyarakat tertentu. "Bentuk bisa melecehkan orang dengan kondisi fisik tertentu seperti bertubuh pendek dan bermulut maju", ujarnya. Selain itu ada juga pelanggaran atas perlindungan anak, pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan, serta pelanggaran penggolongan program siaran.

Nina juga menyampaikan, KPI sudah melayangkan sanksi dilengkapi penjelasan pelanggaran macam apa yang sudah dilakukan lembaga penyiaran. Sayangnya, sekalipun sudah diberikan teguran, pelanggaran serupa masih saja tampil di layar televisi, tuturnya.

Selama bulan Ramadhan, KPI terus melakukan pemantauan dan akan melaporkan hasil kerja tersebut kepada public. Dalam acara kali ini, selain KPI, MUI selaku perwakilan dari masyarakat juga ikut menyampaikan pemantauannya. Menurut Sinansari Ecip, Ketua MUI Bidang Komunikasi dan Informasi, MUI sangat cemas dengan tayangan komedi sepanjang bulan Ramadhan di televisi. Apalagi mengingat efek tiru yang sangat besar oleh anak-anak lantaran menonton televisi, ujar Ecip. Untuk itu, MUI mendorong dengan keras kepada KPI membuka daftar pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran, saat lembaga tersebut mengajukan perpanjangan izin. Ecip berharap, daftar "dosa" lembaga penyiaran tersebut dijadikan pertimbangan dalam proses pemberian izin.

http://www.kpi.go.id/component/content/article/14-dalam-negeri-umum/30714-tayangan-komedi-ramadhan-tuai-banyak-sanksi-teguran

Senin, 27 Pebruari 2012 13:24

Tgl Surat 27 Februari 2012 No. Surat 96/K/KPI/02/12 Status Peringatan Tertulis Stasiun TV TVOne Program "Apa Kabar Indonesia" Deskripsi Pelanggaran Pada tanggal 4 Februari 2012 pukul 07.20 WIB menayangkan ilustrasi tentang dugaan keterlibatan I Wayan Koster dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Bentuk ilustrasi yang ditayangkan berupa gambar desain grafis wajah I Wayang yang dilengkapi dengan asesoris khas kesenian "Topeng bali" yaitu "Topeng Tua" dan penyebutan kata "Bali". Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan nilai-nilai kesukuan dan larangan merendahkan dan/atau suatu suku, rasa tau golongan tertentu. Selain itu KPI Pusat telah menerima surat dari KPID Bali yang berisi alasan-alasan keberatan atas penayangan gambar tesebut. KPI Pusat sependapat bahwa penayangan gambar desain grafis tersebut tidak layak ditayangkan. KPI Pusat memberikan peringatan tertulis agar stasiun tersebut melakukan perbaikan internal untuk lebih berhati-hati dan sensitif terhadap penayangan adegan dan/atau gambar yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya.

| Ditulis oleh ST

http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=30400%3Aperingatan-tertulis-program-siaran-qapa-kabar-indonesiaq-tvone&catid=12%3Aumum&lang=id

Kamis, 23 Februari 2012 21:12 WIB | 447 Views

Jayapura (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam waktu dekat ini membuat sebuah film berdurasi sekitar 30 menit tentang budaya beserta nilai-nilai yang berkembang dan menjamin kelanggengan hidup masyarakat Papua untuk ditayangkan di TVRI dan 190 stasiun televisi lokal.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Freddy H. Tulung, yang didampingi Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Kementerian Koordinator Polhukam, Arif Muchiat, Ketua Dewan Kehormatan PWI Tarman Azzam dan tokoh adat Papua, Ramses Ohee, mengatakan itu, di Jayapura, Kamis.

Para tokoh tersebut, memberikan keterangan pers berkaitan dengan diksusi publik bertajuk "Keberagaman Budaya Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Papua", di Jayapura, pada Kamis.

Dalam keterangannya, Dirjen IKP Kominfo Freddy H. Tulung mengatakan, ketika berdialog dengan sejumlah tokoh adat, tokoh agama dan cendekiawan di Jayapura pada Rabu (22/2), mendapat masukan soal ketidak-pahaman masyarakat luar terhadap orang Papua.

Pada saat yang sama, kata dia, juga ada keinginan kuat orang Papua untuk dipahami secara utuh atau tidak hanya dari informasi sepenggal-sepenggal, terutama soal kekerasan.

Guna menjembatani kesenjangan di antara dua kutub yakni keinginan orang Papua untuk dipahami dan masyarakat luar lebih memahami orang Papua, lanjut dia, maka Kominfo akan membuat sebuah film berdurasi setengah jam.

Film ini akan ditayangkan di TVRI dan semua stasiun TV lokal seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 190 stasiun, tentu diikuti dengan rangkain kegiatan lain yang mempertegas perhatian pemerintah pusat terhadap Papua.

"Intinya, masyarakat Papua ingin dilihat. Saya akan bawa rumah produksi dan kerjasama dengan 190 operator TV lokal, TVRI dan Asosiasi TV Lokal Indonesia. Subtansinya (materi garapan film) datang dari para pemangku adat," kata Dirjen IKP Kominfo itu.

Bentuk perhatian lain, lanjut Dirjen IKP, Kominfo akan mengundang sejumlah pemangku adat didampingi para pemuda dari Papua, untuk mengisi panggung-panggung diskusi publik di luar Papua. Dengan demikian, mereka bisa menginformasikan kepada pihak lain soal kebudayaan Papua sebagai bagian dari subkomponen kebudayaan nasional atau kebudayaan Indonesia.

Di forum-forum diskusi publik itulah, katanya, para tokoh adat dan pemuda Papua bisa bercerita tentang kesenian, permainan asli, cerita rakyat beserta semua hal yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat di Bumi Cendrawasih itu.

Dia mengatakan, selain membuat film berdurasi setengah jam tentang kebudayaan Papua dan menampilkan para tokoh adat dan pemuda di berbagai forum diskusi di luar Papua, saluran lain untuk mensosialisasikan kebudayaan Papua bisa melalui berita-berita bertema "public service obligation" (PSO) di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dengan tingkat persebaran tidak hanya secara nasional tetapi juga internasional.(ANT)

Editor: Ruslan Burhani

Kamis, 23/02/2012 20:00 WIB

Jakarta Partai Demokrat (PD) mengadukan 2 stasiun televisi swasta, tvOne dan Metro TV, ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena dinilai berat sebelah dalam memberitakan kader PD bermasalah dan bertendensi politis. tvOne menilai pengaduan itu berlebihan. tvOne bahkan bersedia membuktikannya.

"Saya tantang untuk membuktikannya itu nggak benar. Ferry (Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP PD, Ferry Juliantono, red) hal yang nggak benar dikait-kaitkan," tegas GM Internal Affairs tvOne, Totok Suryanto, ketika dikonfirmasi detikcom, Kamis (23/2/2012).

Pemberitaan di tvONe, jelas Totok, memakai standar baku jurnalistik. Tidak ada pula kepentingan partai politik di tvOne.

"Golkar apa kepentingannya? Nggak ada di situ. Kita hormati mari kita buktikan yang mana dia maksud. Coba bayangkan, dari Demokrat semuanya kita undang, orang PD, masyarakat bisa DPR LSM. Ini (pengaduan PD) berlebihan," tukas Totok.

Totok menambahkan, pemberitaan tvOne mengenai orang-orang PD yang berkasus setiap hari adalah fakta, bukan opini. Buktinya, imbuh dia, peristiwanya ada, konfirmasinya juga ada.

"Saya pikir berlebihan, kalau mau adukan silakan saja ke saluran KPI karena itu saluran yang benar. Kalau tendensi tidak pernah tvOne menggunakan tendensi politik apalagi pada PD. PD disorot karena banyaknya peristiwa yang mereka alami, diakui Sutan (Sutan Batoeghana) dan narasumber PD Ruhut (Ruhut Sitompul) mengakui ini," jelas dia.

"Angelina orang PD, Nazaruddin orang PD walaupun sudah dipecat. Di KPK sidang tentang itu, Andi Mallarangeng orang Demokrat juga. Sidang yang melibatkan partai lain kita breaking juga, seperti Muhaimin Iskandar. Silakan PD introspeksi, apa yang diberitakan media benar atau tidak," jelasnya.

tvOne, bersedia datang bila diminta KPI untuk melakukan mediasi. "Insya Allah datang. Cuma kita belum menerima pemberitahuan resmi dari KPI," tutur dia.

Sebelumnya PD melaporkan tvOne dan Metro TV ke KPI karena dua stasiun TV ini dinilai bertendensi politis dalam pemberitaannya.

"Setelah kami teliti dan amati, kami menemukan ada kecenderungan tendensi politis dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Partai Demokrat, yaitu pemberitaan dari tvOne dan Metro TV," kata Ferry kepada wartawan dalam jumpa pers di Kantor KPI, Jl Gajah Mada, Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Dalam pengaduannya ke KPI, PD mempermasalahkan status pemilik dari dua stasiun tersebut. Menurut mereka, kepemilikan tvOne dan METRO TV yang dimiliki pihak terkait dengan partai politik mempengarui objektifitas pemberitaan kedua media tersebut.

"Pemilik tvOne yang kami anggap memiliki kedekatan dengan Partai Golkar dan METRO TV yang pemiliknya memiliki kedekatan dengan ormas Nasdem. Sehingga pemberitaannya, menurut pengamatan kami, dari sisi jurnalistik maupun framing terdapat tendensi politik," jelas Ferry.

"Juga terkait penyebutan orang-orang Demokrat yang diduga bermasalah. Padahal, sebenarnya belum sampai pada status hukum. Ini kan namanya framing," tuturnya (nwk/vit)

http://news.detik.com/read/2012/02/23/200042/1850298/10/diadukan-pd-ke-kpi-tvone-berita-itu-fakta-tak-ada-kepentingan-golkar

Kamis, 23/02/2012 07:00 WIB

Jakarta Sembilan orang fungsionaris Partai Demokrat (PD) siang ini akan mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Keperluannya untuk melaporkan adanya dugaan kesalahan penyiaran yang dilakukan oleh beberapa media.

Sembilan politisi Partai Demokrat tersebut adalah Ferry Juliantono (Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP PD), Tedy Wibisana (Anggota Komisi Pemenangan Pemilu DPP PD), Poltak Ike Wibowo (Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP PD, Irwansyah (Departemen Kehutanan DPP PD), Yusuf Alin Lubis (Departemen Perekonomian DPP PD), Suryawijaya (Departemen Penanggulangan Kemiskinan DPP PD), Jemmy Setiawan (Departemen Hukum dan Perundang-undangan DPP PD), Japrak Haes (Departemen Kehutanan DPP PD), Jansen Sitindaon (Departemen Hukum dan Perundang-undangan DPP PD, dan Kurniawan Adi Nugroho (Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP PD). Sembilan politisi Demokrat ini akan datang ke kantor KPI di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, pada pukul 13.00 WIB, Kamis (23/2/2012).

"Kedatangan kami untuk menanyakan peran media televisi, adalah yang termasuk di dalam pilar penting demokrasi dan bertujuan menyampaikan informasi kepada publik secara jujur dan berimbang," kata Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Ferry Juliantono, melalui siaran pers kepada detikcom.

Menurut dia, media seharusnya memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan opini dan penyadaran kepada publik. Namun, selain itu media berusaha untuk tidak sekadar mendukung kepentingan pemilik modal.

"Sebab tanpa itu kepemilikan perusahaan di tangan kepemilikan hanya akan menjadi corong kepentingan politik dan bisnis pemilik modal," ujarnya.

Ferry sangat berterimakasih kepada media yang telah ikut berperan memberikan informasi kepada masyarakat selama ini. Namun, di sisi yang lain terutama terhadap pemberitaan soal partai Demokrat, dia melihat fakta kecenderungan beberapa media secara terang benderang menjadi kurang objektif dan tendensius.

"Ketidakobjektifan pemberitaan dengan melakukan penggiringan opini jelas telah melanggar UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran khususnya mengenai pasal 2 soal etika dan pasal 5 yang berbunyi memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab, dan juga pasal 36 yang berisi kewajiban untuk menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu serta pasal 8 mengenai rasa hormat terhadap hal pribadi dan ketepatan serta kenetralan program berita," lanjut Ferry.

Selain itu, dia juga menganggap ada tendensi telah terjadi pelanggaran UU no 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan tentang kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan serta azas praduga tak bersalah.

Untuk itu, Ferry meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberikan sanksi terhadap media atas pemberitaannya terhadap Partai Demokrat yang dianggap dilatarbelakangi dengan kepentingan politik.

"Langkah ini terpaksa kami ambil agar media tersebut sebagai media masyarakat kembali menjadi pilar penting dalam demokrasi di Indonesia," jelasnya. (arb/van)

http://news.detik.com/read/2012/02/23/041415/1849508/10/protes-pemberitaan-soal-pd-9-politisi-demokrat-lapor-ke-kpi

http://www.antaranews.com/berita/298434/antara-sinergi-tayangkan-merah-putih-dengan-tvri-rri

Rabu, 22 Februari 2012 19:15 WIB | 1478 Views

Jakarta (ANTARA News) - Perum LKBN ANTARA akan menayangkan pesan-pesan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui konten televisi bertajuk "Merah Putih" di TVRI, setiap Rabu, mulai 1 Maret 2012.

"Program Merah Putih adalah joint-programming ANTARA, dengan TVRI dan RRI," kata Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Ahmad Mukhlis Yusuf, pada rapat dengar pendapat dengan (RDP) Komisi I DPR RI dengan pimpinan Perum LKBN ANTARA dan pimpinan Dewan Pers, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Mukhlis Yusuf, konten televisi bertajuk "Merah Putih" tersebut berisi wawancara eksklusif dan dialog interaktif tentang sejumlah tema-tema penting dan isu-isu terkini yang diharapkan dapat menguatkan jiwa nasionalisme dan konten yang menumbuhkan harapan.

Pada kesempatan tersebut, Mukhlis Yusuf, juga menampilkan tayangan "Merah Putih di Tapal Batas" yang menampilkan upacara bendera di Kabupaten Merauke, di daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

Selain ditayangkan di TVRI dan RRI, kata dia, konten televisi "Merah Putih" ini juga akan ditawarkan kepada sejumlah televisi lokal. Kerja sama yang sudah dijalankan adalah penayangan Warta ANTARA  di jaringan TV JPMC.

"Melalui konten televisi ini, Perum LKBN ANTARA ingin menyampaikan pesan-pesan NKRI guna meningkatkan jiwa nasionalisme di tengah masyarakat Indonesia," katanya.

Mukhlis Yusuf menambahkan, selain melaui konten televisi "Merah Putih" dan konten televisi lainnya, Perum LKBN ANTARA juga menampikan foto-foto yang sarat dengan pesan NKRI melalui media jejaring sosial seperti, "twitter" dan "facebook".

Perum LKBN ANTARA, kata dia, juga memberitakan berita-berita yang positif dan konstrukif guna memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

"Perum LKBN ANTARA secara berkesinambungan terus menyampaikan pesan-pesan (NKRI) melalui produk-produknya, seperti pemberitaan teks, foto, maupun konten televisi.

Sementara itu, Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA, Saiful Hadi menambahkan, Perum LKBN ANTARA selalu konsisten bersikap netral dan independen.

Menurut dia, pemberitaan dari Perum LKBN ANTARA adalah berita-berita yang independen dan konstruktif.

"Sikap Perum LKBN ANTARA adalah merah putih, sehingga siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin nasional harus dihargai," katanya.

Menurut dia, sesuai amanah UUD 1945, presiden dan wakil presiden adalah simbol negara yang harus dihormati.

Direktur Umum dan SDM Perum LKBN ANTARA, Rajab Ritonga menambahkan, Perum LKBN ANTARA sudah berdiri pada 1937 yakni sebelum Republik Indonesia merdeka.

Kantor Berita ANTARA didirikan pada saat itu, kata Rajab, untuk melawan hegemoni penjajah dan menumbuhkan jiwa nasionalisme.

"Jiwa nasionalisme tersebut yang terus tumbuh di dalam jiwa-jiwa SDM Perum LKBN ANTARA hingga saat ini," katanya.
(T.R024/D011)Editor: Ruslan Burhani

Senin, 20 Pebruari 2012 00:00

Tgl Surat 20 Februari 2012 No. Surat 86/K/KPI/02/12 Status Teguran Tertulis Stasiun TV Metro TV Program "Breaking News tentang Whitney Houston Meninggal" Deskripsi Pelanggaran Pada tanggal 12 Februari 2012 pukul 09.28 WIB  menayangkan adegan ciuman bibir antara Whitney Houston dengan seorang aktor yang merupakan cuplikan dari sebuah film. Tindakan menayangkan adegan tersebut telah melanggar P3 Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 13 serta SPS Pasal 9, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 17 huruf g.

| Ditulis oleh ST

http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=30393%3Ateguran-tertulis-program-siaran-qbreaking-newsq-metro-tv&catid=12%3Aumum&lang=id

Rabu, 08 Pebruari 2012 00:00

Tgl Surat 8 Februari 2012 No. Surat 60/K/KPI/02/12 Status Peringatan Tertulis Stasiun TV ANTV Program Klik Deskripsi Pelanggaran Pada tanggal 11 Januari 2012 mulai pukul 12.37 WIB menayangkan lirik lagu berjudul "Hamil Duluan" yang bermuatan seks secara eksplisit. Lagu Hamil Duluan" berisi lirik: "Awalnya aku cium-ciuman/Akhirnya aku peluk-pelukan..." "Ku hamil duluan/Sudah tiga bulan/Gara-gara pacaran tidurnya berduaan." "Ku hamil duluan/Sudah tiga bulan/Gara-gara pacaran kita gelap-gelapan...". KPI memberikan peringatan tertulis untuk memberikan kesempatan kepada ANTV untuk melakukan evaluasi internal agar lagu tersebut tidak ditayangkan lagi.

Rabu, 30/11/2011 09:15 WIB

Bela Nazaruddin, Hotman Serang Penyidik KPK & Tak Sentuh Politikus PD

Indra Subagja - detikNews

http://www.detiknews.com/read/2011/11/30/091559/1778787/10/bela-nazaruddin-hotman-serang-penyidik-kpk-tak-sentuh-politikus-pd

TEMPO.CO, Jakarta - Mundurnya sejumlah klub dari Liga Prima Indonesia (LPI) membuat nilai kontrak antara Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) dengan MNC Group selaku pemegang hak siar kompetisi terkoreksi. Nilai kontrak yang semula Rp 100 miliar per musim kemungkinan akan menciut.

"Kita sama-sama tahu ada konsekuensi dan kompensasi dalam kontrak. Akan ada koreksi nilai kontrak, tapi berapa nilainya kami belum tahu," kata Ketua Kompetisi PSSI Sihar Sitorus ketika dihubungi, Ahad, 27 November 2011.

Kompetisi Liga Prima semula akan diikuti 17 klub. Namun belakangan tiga klub, yakni Persipura, Mitra Kukar, dan Persib Bandung, memboikot. Mereka enggan tampil dalam laga lanjutan Liga Prima, Sabtu kemarin.

Tak hanya tiga klub tersebut, Persidafon dan PSMS Medan juga kemungkinan bakal menyeberang ke Liga Super Indonesia. Sehingga klub yang akan berlaga di Liga Prima praktis tinggal 12 klub. Namun kepastian berapa jumlah klub yang akan berlaga di Liga Prima ini menunggu hasil keputusan dari komisi disiplin PSSI.

Sihar mengatakan pihaknya akan membahas persoalan ini dengan MNC Group. Saat ini, kata sihar, MNC Group telah mendapat laporan adanya beberapa klub yang mundur dari liga. Sihar mengapresiasi sikap MNC Group yang hingga saat ini masih percaya Liga Prima akan tetap bergulir. "Ada satu perubahan tidak membuat mereka mundur, itu positif," katanya.

Dwi Riyanto Agustiar

http://www.tempo.co/read/news/2011/11/27/099368637/LPI-Diboikot-MNC-Group-Pangkas-Nilai-Kontrak

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan kembali memanggil tvOne untuk menjelaskan tentang acara 'Sosialite' pada Sabtu (19/11) malam lalu. KPI juga akan memanggil Valencia Mieke Randa (Silly) sebagai pihak yang dirugikan.

"Dalam pertemuan kami dengan tvOne, kami ingin undang Bu Silly. Kami belum memutuskan untuk Fifie (Fifie Bundaran, red) karena yang ini (Silly) pihak yang merasa dirugikan. Kami sudah membicarakan itu dengan Bu Silly," ujar Wakil Ketua KPI Nina Muthmainnah ketika dihubungi detikcom, Rabu (23/11/2011).

Nina menambahkan, belum tahu kapan tepatnya akan memanggil Silly. Pertemuan dengan tvOne akan diadakan kembali karena KPI perlu mengklarifikasi beberapa hal.

"Belum tahu kapan akan mengundang Bu Silly. Kami minta tvOne mengeksplorasi sejumlah hal, ada yang harus dijelaskan lebih lanjut oleh tvOne," jelas Nina.

Dalam pertemuan KPI dengan tvOne pada Senin (21/11) lalu, dari pembicaraan BBM reporter tvOne dan Valencia Mieke Randa (Silly), KPI mengindikasikan stasiun televisi itu tahu adanya settingan.

"Soal di blog Ibu Valencia (percakapan BBM-red), pihak tvOne masih belum clear menjawabnya. Komunikasi seperti apa antara reporter dengan pihak pengadu. Sepertinya pihak tvOne tahu itu ada penipuan dan seharusnya sebagai jurnalis, fakta itu yang harus diungkap. Ada nama yang dirugikan yaitu Nando," kata anggota KPI Koordinator Pemantauan Isi Siaran, Ezki Suyanto.

Anggota KPI lainnya, Judha Riksawan mengatakan, masih ada hubungan yang terputus (missing link) dalam persoalan tahu tidaknya tvOne soal settingan charity itu. "Bahasa kami ada 'missing link' seperti liputannya tanggal 10 sampai tanggal 18, antara reporter dengan Valencia seperti apa komunikasinya," ujarnya.

Judha mengatakan, tidak ada yang dipersoalkan dari gambar yang tayang kecuali keberatan pengadu yang tidak diakomodir dan missing link itu.

"Tidak ada setting, indikasi penipuan, itu jawaban mereka. Yang kami persoalkan, bagaimana komunikasi reporter dengan Ibu Valencia. Soal gambar itu tidak berpengaruh. Ada BBM yang diberikan reporter kepada Ibu Silly seolah-olah ini ada penipuan dan seolah-olah tvOne sudah tahu. Ini yang masih belum bisa tuntas diklarifikasi," terangnya.

Sebelumnya General Manager News and Sport, Totok Suryanto mengaskan tvOne hanya meliput dalam acara itu. Acara itu merupakan acara pihak luar dan tvOne tidak melakukan settingan.

"Yang kami dapatkan memang acara itu ada, charity untuk keperluan orang yang membutuhkan. Persoalannya kan apakah pada saat itu ada beberapa orang yang diundang, fokus kami mengambil gambar pada kegiatannya," jelas General Manager News and Sports tvOne, Totok Suryanto.

Hal itu dikatakan Totok usai bertemu dengan KPI di Kantor KPI, Gedung Bapeten, Jalan Gajah Mada 8, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2011).

"Charity itu bukan settingan, charity itu bukan penipuan dan charity itu benar adanya. tvOne tidak pernah melakukan settingan untuk acara itu, kecuali acara kita. Itu acaranya orang luar dan kita tidak mau melakukan settingan. Konteks yang dipersoalkan gambar itu yang diambil," imbuh Totok.

Kisah ini berawal saat Silly diminta oleh Fifie Buntaran untuk datang ke acara amal yang berlangsung di Hotel Sheraton, Kamis lalu. Pegiat sosial itu diundang untuk menjelaskan kepada peserta amal tentang Nando, bocah kecil yang menderita gagal ginjal.

Alangkah bahagianya Silly saat acara amal tersebut mendapat respons sangat positif. Gaun-gaun yang ditampilkan dalam acara Charity Fashion Show tersebut terjual puluhan juta, bahkan ada yang terjual Rp 100 juta. Ditegaskan dia, acara amal malam itu memang didedikasikan untuk menyumbang Nando.

Dalam hati, Silly berpikir semua uang yang dihasilkan dalam malam amal tersebut akan disumbangkan ke Nando. Tapi alangkah kagetnya dia. Saat acara selesai, ternyata tidak ada tanda-tanda transaksi, apalagi komitmen dari panitia untuk menyumbang Nando.

Silly, yang mendapat informasi acara itu merupakan settingan panitia dan tvOne, mengaku telah meminta tvOne meng-cut gambar dirinya dan juga Nando. Akan tetapi, kala melihat tayangan 'Socialite' tvOne, dirinya dan juuga Nando tetap tersorot kamera.

Fifie ketika dikonfirmasi membantah acara itu settingan. Menurut Fifie, Valencia Mieka Randa (Silly), pihak yang akan menerima sumbangan untuk nantinya diserahkan kepada Nando, bocah penyandang gagal ginjal, telat datang di acara amal. Sehingga uang hasil amal diserahkan kepada pihak lain yang juga membutuhkan.

"Karena dia telat datang, kita berembug dan akhirnya mengalihkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan," kata Fifie saat dihubungi detikcom, Minggu (20/11). (nwk/fay)

http://www.detiknews.com/read/2011/11/23/105220/1773518/10/kpi-akan-panggil-silly-untuk-jelaskan-charity-settingan

Kamis, 10 November 2011 00:00

Tgl Surat 10 November 2011 No. Surat 724/K/KPI/11/11 Status Imbauan Stasiun TV Seluruh Stasiun TV Program Iklan "Torpedo versi Gigi Palsu" Deskripsi Pelanggaran Menayangkan adegan eksploitasi tubuh bagian dada seorang model perempuan melalui pengambilan gambar secara close up saat sebuah gigi palsu terlempar ke tubuh bagian dada sang model. KPI Pusat mengimbau seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan menayangkan iklan tersebut untuk melakukan perbaikan internal dengan cara melakukan editing pada bagian adegan sebagaimana yang dimaksud. Gambar

| Ditulis oleh ST